BATANG HARI – DPRD Kabupaten Batang Hari menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2017 serta penyampaian Nota Pengantar Usul DPRD Tentang Hak Keuangan dan Adninistratif DPRD Kabupaten Batang Hari, Senin (24/7).
Dalam paripurna ini, rapat berlangsung dipimpin oleh Ketua DPRD M. Mahdan, dan dihadiri oleh Bupati Batanghari, Ir. H Syahirsah, Sy, Wakil Ketua DPRD Elpisina, serta seluruh fraksi-fraksi. Turut hadir jajaran pejabat di lingkup Pemkab Batang Hari.
Bupati Batang Hari, Syahirsyah dalam sambutannya menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010, mengamanahkan pemerintah daerah untuk merumuskan perencanaan pembangunan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
“Salah satu prinsif dasar dalam perencanaan pembangunan yang dlakukan oleh pemerintah daerah yaitu harus dilakukan bersama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Termasuk diantaranya dalam hal merencanakan perubahan APBD Tahun anggaran 2017,” kata Bupati.
Sementara itu, Abudsyantoni selaku perwakilan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang Hari mengatakan pada hakekatnya Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dijelaskan Abudsyantoni, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. (wartanews.co)
Penulis : Sopian
