Jakarta (WARTANEWS.CO) – Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (RI), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Wali Kota Maulana bersama Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program strategis nasional.
Capaian Kota Jambi disebut menjadi salah satu contoh sinkronisasi pembangunan daerah dengan agenda nasional.
Apresiasi tersebut disampaikan Wamendagri pada forum Rakorbangpus (Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, di Jakarta, Kamis (07/05/2026).
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya menegaskan, pelaksanaan program strategis nasional yang baik di daerah dapat menjadi pengungkit kemajuan pembangunan. Ia mencontohkan praktik baik yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dalam mengawal berbagai program prioritas nasional sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah.
“Ada Kepala Daerah yang semangat tapi ada Kepala Daerah yang memilih mengeluh dari pada berpeluh,” ujar Bima.
Bima mengatakan, Kota Jambi dinilai mampu menjaga laju pembangunan melalui pengawalan berbagai program prioritas pemerintah, sehingga Kota Jambi, yang dipimpin Wali Kota Maulana berhasil mengumpulkan dukungan pembangunan dari beragam pihak hingga nilainya hampir setara dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kebetulan minggu lalu saya baru ke sana, Kota Jambi, ini setelah dihitung-hitung, ini karena Wali Kota nya agak gesit juga, dukungan pembiayaan pembangunan dari mana-mana, itu jumlahnya hampir sama dengan APBD-nya sendiri, dua triliun,” ucapnya.
Menurutnya, Kota Jambi dinilai berhasil memaksimalkan implementasi program pemerintah pusat agar berdampak langsung terhadap pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat,
“Penguatan pengawasan terhadap program strategis nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu yang dilakukan Kota Jambi,” tuturnya.
Bima mengungkapkan, keberhasilan di tingkat daerah ini selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta Kementerian Keuangan yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas 5 persen.
“Nah seperti Pak Menteri Keuangan juga sampaikan tadi, Ibu Kepala BPS sampaikan bahwa ekonomi kita baik, dengan catatan betul-betul kami kawal semua sampai daerah. Ekonomi daerah merupakan pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Bima Arya.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto juga menekankan pentingnya sinkronisasi program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Penyelarasan perencanaan dan penganggaran menjadi kunci untuk memastikan program prioritas nasional dapat berjalan efektif hingga ke daerah.
“Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi Kepala Daerah saat ini. Hal itu meliputi tantangan geopolitik di tingkat global, pengawalan program prioritas di tingkat nasional, serta janji politik dan harapan publik di tingkat lokal. Oleh karena itu, diharapkan Pemda menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran. Serta, pentingnya penyelarasan dengan delapan klaster prioritas nasional, kepatuhan terhadap mandatori belanja, inovasi fiskal dan kemudahan investasi, serta penguatan sinergi pembangunan kewilayahan,” pungkas Bima.
Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan fokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui pelaksanaan 8 Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang mencakup 60 program unggulan.
Delapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Tercatat APBD Kota Jambi pada 2025 mencapai Rp2,013 triliun. Angka itu terdiri atas APBN sebesar Rp1,5 triliun, APBD provinsi Rp160 miliar, program revitalisasi sungai Rp144,9 miliar, program jaringan gas Rp105,88 miliar, Baznas Rp12,1 miliar, forum CSR Rp15,4 miliar, dan program pendidikan aparatur Rp500 juta.
Rakorbangpus ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga dan perwakilan daerah untuk memastikan sinergi perencanaan pembangunan. (*)
