Jambi (WARTANEWS.CO) – Provinsi Jambi ditunjuk sebagai salah satu Pilot Project Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon di Indonesia.
Pemanasan global menjadi isu lingkungan paling hangat beberapa tahun terakhir. Kondisi panas yang terjadi di dunia saat ini akibat gabungan perubahan iklim dan El Nino. Bahkan fenomena perubahan iklim pemanasan global terjadi secara gradual akibat efek rumah kaca yang meningkatkan konsentrasi gas karbondioksida dan gas gas lainnya di atmosfir.
Adanya hal ini ditanggapi serius oleh Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat gebrakan pemakaian bursa karbon. Tidak hanya sebagai emisi namun juga menggali banyak potensi yang ada untuk kehidupan dimasa depan.
Hal itu dikatakan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar saat membuka kegiatan Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia, bertempat di SwisBell Hotel, Senin (18/09) pagi.
Mahendra menyebutkan, Provinsi Jambi adalah salah satu Pilot Project, dan merupakan yang ke lima se Indonesia, setelah Surabaya, Balikpapan, Makasar dan Medan.
“Dengan dibukanya bursa karbon, semua proses mulai dari hulu, penyiapan kegiatan, penyiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, pembuktiaan keabsahan hingga perdagangan dan bagaimana menjaga perdagangan berhasil dengan baik akan segera dimulai,” kata Mahendra.
OJK pun terus mendorong literasi pemahaman bursa karbon kepada seluruh pihak. Hal ini diperlukan agar semua stakeholders bisa bersama-sama menciptakan ekosistem karbon trading yang baik.
“Yang terpenting adalah memahami untuk mengisi suatu proses tahap permulaan baru dari apa yang segera hadir di Indonesia yaitu perdagangan karbon melalaui bursa karbon,” jelas Mahendra.
Dirinya juga menyampaikan, kesiapan pemerintah yang telah mempersiapkan dari hulu hingga siap untuk diperdagangkan akan diluncurkan pada 26 September mendatang. “Peluncuran perdana Bursa Karbon akan dilakukan 26 September, minggu depan,” ungkap Mahendra.
“Kami akan mengajak organisasi dalam dan luar negeri, sabang sampai marouke untuk kesuksesan membangun jni semua. Karena ini adalah permulaaan yang besar”.
“Peralihan ini kita juga harus melihat pada dampaknya pada peningkatan Kesahjetraan sosial, Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi dan Membangun Elemen Aspek Hijau”.
Kegiatan yang turut dihadiri oleh Gubernur Jambi ini, Al Haris mengatakan, guna mendukung gerakan ini, Provinsi Jambi sendiri menjadi salah satu provinsi BioCarbon Fund yang ditunjuk oleh World Bank (Bank Dunia) yang berpeluang menghasilkan perdagangan karbon mencapai USD 70 juta.
“Untuk menyongsong itu semua kami sudah menyiapkan regulasi-regulasi, di antaranya kami dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Jambi tahun 2021-2026 yang diintegrasikan dengan pembangunan rendah karbon,” jelasnya.
“Selain itu, Provinsi Jambi juga telah menyusun master plan atau rencana induk peta pertumbuhan ekonomi hijau provinsi Jambi tahun 2021-2045 dan peraturan daerah tahun 2023 tentang rencana pertumbuhan ekonomi hijau atau green growth plan provinsi Jambi.
“Ini kita siapkan semua agar nanti ke depan fondasi ini kita bangun siap dan Insyaallah nanti dengan OJK dengan teman-teman lain, berkolaborasi untuk bagaimana kita bisa menjual karbon kita ini dan punya nilai tawar yg luar biasa, ini kita harapkan,” tutup Al Haris.
Seminar Nasional ini turut dihadiri Deputi Komisioner Pengawas Emiten Ojk, Kepala Ojk Bengkulu dan Lampung, Kepala Ojk Provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata, Kepala BI Jambi Hermanto, serta tamu undangan lainnya. (eco)