Jambi (WARTANEWS.CO) – Pj Wali kota Jambi Sri Purwaningsih menyampaikan jawabannya terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Jambi Atas Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, bertempat di Gedung Swarna Bumi DPRD, Kamis (22/3/2024) pagi.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Jambi, M. A. Fauzi. Diikuti para Wakil Ketua lainnya, Fraksi-fraksi DPRD, serta Opd dilingkungan Kota Jambi dan para Forkopimda.
Disampaikan oleh Pj Wali Kota, paripurna ini merupakan rapat lanjutan yang telah dilaksanakan dalam beberpa hari dengan agenda penyampaian nota LKPJ, kemudian pandangan para Fraksi di DPRD, dan hari ini yang terakhir menjawab atas pandangan umum fraksi-fraksi .
“Jawaban Wali Kota ini, menjawab dari penyampaian saran, pendapat dan pertanyaan dari fraksi-fraksi melalui pandangan umumnya yang disampaikan pada rapat paripurna sebelumnya,”imbuhnya.
Mengawali jawabanya, terhadap pandangan umum fraksi PDIP, Demokrat dan Nasdem tentang Capaian Indikator Makro Daerah, Pj Wali Kota Sri menjelaskan, sektor terbesar secara berurut adalah Sektor Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 16 ,77 persen, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas 12,10 persen, dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor tumbuh 11,17 persen.
“Semua sektor ini menyumbang 56,12 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto Kota Jambi yang sebesar 21,9 Triliun rupiah. Selanjutnya, mengenai langkah konkrit dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan adalah dengan melakukan berbagai
program dan kegiatan peningkatan daya saing, penempatan pencari kerja, kerjasama dengan pihak-pihak penyedia lapangan kerja baik di dalam maupun diluar negeri, termasuk stakeholder lainnya, termasuk penerapan kebijakan penyerapan tenaga kerja
lokal bagi investor di Kota Jambi,” kata Sri mengawali jawabannya.
Terkait Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan olehnya, mengenai penurunan total Realisasi
Pendapatan Kota Jambi sebesar 0,35%, dapat disampaikan bahwa pada tahun 2023 realisiasi PAD naik sebesar 11,438 Milyar, sedangkan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pendapatan transfer menurun sebesar 34,699 Milyar, sehingga secara total pendapatan daerah realisasinya turun sebesar 22,362 Milyar atau 0,35%.
“Penurunan realisasi dana transfer bersumber
dari komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Selanjutnya piutang pajak yang berhasil ditagih sepanjang tahun 2023 mencapai 6,56 milyar, yang mana 5,02 miliar merupakan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan (PBB),” jelas Sri.
“Ini merupakan jawaban atas pandangan umum Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat Kebangsaan, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Golongan Karya dan Fraksi Persatuan Bintang Rakyat Berkarya. Berkaitan dengan tidak tercapainya target penerimaan PAD atau terealisasi 82,88%, dapat kami sampaikan bahwa meskipun secara target tidak tercapai, namun jika dilihat dari realisasinya maka terjadi peningkatan sebesar 11,43 miliar.”
Lebih lanjut, terkait Penyelenggaraan Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDIP, Fraksi Demokrat, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Persatuan Bintang Rakyat Berkarya. Sri menyampaikan, program Jambi Cerdas untuk menyukseskan wajib belajar 9 tahun. Dan Jambi Bugar yang ditujukan untuk masyarakat kurang mampu agar mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis.
“Kebijakan ini pada hakikatnya ditujukan untuk memastikan anak-anak dapat mengikuti pendidikan dasar 9 tahun. Mengingat biaya pendidikan di sekolah negeri sudah digratiskan, maka program Jambi Cerdas menyasar untuk siswa-siswa yang orang tuanya tidak mampu di sekolah swasta. Terkait fasilitas pendidikan yang belum optimal, tentu hal ini menjadi perhatian dan
komitmen kita bersama kedepan.”
“Terkait program Jambi Bugar akan di evaluasi, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan warga masyarakat tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan. Hal ini lebih disebabkan dari proses pendataan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk mengatasi kondisi tersebut, melalui Dinas Sosial telah dilakukan verifikasi dan validasi secara berjenjang. Sementara itu untuk pelayanan dibidang kesehatan akan di evaluasi menyeluruh sesuai dengan SOP,” ucapnya.
Sementara itu, terkait dengan pembangunan jaringan instalasi pengolahan air limbah terpusat skala perkotaan yang saat ini sedang dibangun dikawasan Pasar dan Jambi Timur, Sri mengatakan akan tetap menjadi perhatian dengan terus melakukan koordinasi yang efektif bersama Balai Prasana Permukiman Wilayah Jambi, Bappenas, Asian Development Bank, kontraktor dan konsultan pengawas guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari pelaksanaan proyek.
Persoalan banjir, ia juga menegaskan terus berkoordinasi dan menyusun kajian komprehensif mengenai penanggulangan banjir genangan di Kota Jambi. “Tahun 2024 akan dilakukan penyusunan kajian dimaksud. Selain dari pada itu, upaya-upaya konstruktif yang di amanatkan.”
Dikesempatan ini, Sri Purwaningsih tak lupa menyampaikan apresiasi atas kemajuan dan keberhasilan yang di capai sepanjang Tahun 2023.
“Ini merupakan wujud sinergitas dan kesungguhan kita
bersama, dari Pemerintah bersama instansi, baik dari pemerintahan maupun vertikal,” pungkas Sri.
Sebelumnya, pada Selasa (19/03) lalu, Pj Wali kota Sri Purwaningsih telah menyerahkan nota pengantar LKPJ dengan beberapa subtansi, pertama Capaian Indikator Makro Daerah, kedua Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketiga Penyelenggaraan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah. (eco)
