Optimalkan Potensi PAD, Pemkot Jambi Gandeng Korsupgah KPK RI

Kota Jambi26 Dilihat

Jambi (WARTANEWS.CO) – Pemerintah kota (Pemkot) Jambi terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya dari sektor pajak. Keseriusan Pemkot Jambi itu ditunjukkan bersama Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) wilayah 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Dipimpin Asisten bidang Administrasi Umum Setda kota Jambi Jaelani, beberapa OPD terkait seperti BPPRD, Inspektorat, Diskominfo, Satpol PP dan DPMPTSP kota Jambi turun ke lapangan bersama tim Korsupgah KPK RI untuk melihat potensi pajak.

Ucapan terima kasih disampaikan Jailani kepada Korsupgah wilayah 1 KPK RI yang telah mendampingi Pemkot Jambi dalam pengoptimalan potensi pajak.

“Tentunya selama ini memang ada yang perlu dibenahi dan dengan trigger dari KPK RI memberi semangat kepada kami untuk lebih bekerja untuk peningkatan PAD di masa-masa yang akan datang,” harap Jaelani.

Tak seperti daerah kabupaten yang punya potensi sumber daya alam yang bisa memberikan sumbangan pendapatan daerah, kota Jambi kata Jaelani mengandalkan betul pemasukan dari pajak dan retribusi.

Ke depan, tambah Jaelani, Pemkot Jambi akan memaksimalkan wajib pajak dan menciptakan potensi pajak yang selam ini belum ada.

Selain koordinasi antar OPD, Jailani juga menyinggung SDM di Pemkot Jambi yang belum memadai secara kuantitatif maupun kemampuannya.

“SDM yang memang di bidang teknis untuk menghitung seperti potensi daya listrik, sumber daya air yang itu memang secara relatif memang belum kita punyai. Jadi itu salah satu hal yang penting yang harus kita benahi,” jelas Jaelani didampingi Kadis Kominfo, Abu Bakar.

Sementara, Maruli Tua dari Korsupgah wilayah 1 KPK RI mengatakan, kota Jambi masih banyak potensi pajak yang bisa mendongkrak pendapatan daerah.

“Memastikan tidak ada satupun potensi wajib pajak yang tidak membayarkan wajib pajak yang dia terdata. Dari mana sumbernya, salah satunya dari pengambilan air tanah yang dikeluarkan oleh Pemprov ataupun berdasarkan hasil pendataan. Dan itu harus dilakukan dengan ahlinya,” jelas Maruli Tua di sela-sela tinjauan.

Selain dari potensi pajak pengambilan air tanah, Maruli Tua juga mndorong pemkot Jambi memaksimalkan penerimaan pajak dari lampu penerangan jalan produksi sendiri.

Maruli Tua juga meminta agar koordinasi antar OPD di Pemkot Jambi untuk terus ditingkatkan.

“Kalau perlu dinas PTSP rutin memberi laporan ke Satpol PP. Ini loh, pelaku-pelaku usaha yang tidak tertib. Harusnya Satpol PP bisa menjadi itu dasar melaksanakan tugasnya menegakkan Perda dan aturan,” harap Maruli Tua. (*)