KERINCI (WARTANEWS.CO) – Di Kabupaten Kerinci kini heboh dengan adanya ratusan istri kepala desa, Studi Banding dan Bimbingan Teknis (Bintek) dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) ke Pulau Jawa.
Informasi yang berhasil dirangkup wartanews, keberangkatan istri kepala desa ini sebagai Ketua Tim Penggerak PKK desa di masing-masing desa mereka. Dengan tujuan keberangkatan mereka masing-masing ke Jakarta dan Bimbingan Tehnis di Bogor, di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Kabupaten Kerinci, Senin-Kamis (17-21 Desember 2017).
Sumber wartanews yang enggan ditulis namanya menyebutkan, masing-masing istri kepala desa dipungut dana Rp 9,5 juta per orang. Nominal ini lebih rendah Rp 500 ribu dibandingkan dengan kepala desa yang berangkat keluar daerah dengan judul yang sama.
Kepergian di bawah koordinator DPMD Kabupaten Kerinci ini, dananya distor sudah termasuk akomodasi dan SPPD, serta transportasi. Dikabupaten kerinci sekarang terdapat 285 desa. Tidak semua istri kepala desa yang ikut serta ke Pulau Jawa diperkirakan sekitar 250 orang.
“Kalau Rp 9,5 juta perorang kali saja 250 orang sudah milyaran uangnya. Yang kita sayangkan hasil bintek dan studi banding sesampainya di Kampung malah tidak jelas, apa yang mau diterapkan hasil bintek maupun studi banding tersebut. Dana Desa sudah dihabiskan mencapai Rp 2 Milyar,” kata sumber.
Warga mengharapkan agar Dana Desa benar-benar dipergunakan untuk kepentingan pembangunan desa. Ada kekhawatiran menghabiskan Dana Desa dengan modus bintek atau sejenisnya tapi sebenarnya hanya untuk jalan-jalan atau travelling dengan tujuan tertentu.
Seorang kepala desa yang enggan ditulis namanya membenarkan, sebelumnya kepala desa yang pergI studi banding ke luar kota dan sebagian plesiran ke Malaysia. Saat ini giliran PKK Desa yang bintek ke Jakarta dan Bandung.
Kepala Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Daerah (DPDMD) Kerinci, Hasveri Akmal, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa istri kepala desa mengikuti bintek dan studi banding, hanya beberapa desa yang tidak ikut dikarenakan ada kegiatan di desa mereka.
Hasferi mengatakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sudah ada dana untuk peningkatan kapasitas di bidang PKK, masing-masing desa sudah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi dilaksanakanlah bentuk bintek, kerja sama dengan Kemendagri dan PKK pusat.
“Jadi kegiatan kami ini ada dasarnya. Kegiatan tiga malam empat hari di Bandung dan kegiatan PKK di Bogor dan Jakarta, Anggaran dari ADD dalam program kapasitas bidang PKK jadi ibu Kades semua ingin pergi,” jelas Hasferi Akmal. (azmalfahdi)
