JAMBI (WARTANEWS.CO) – Wali Kota Jambi H. Syarif Fasha memimpin rapat bersama seluruh kepala sekolah TK, SD dan SMP swasta di Kota Jambi, Senin (4/5). Rapat dengan model physical distancing yang berlangsung di Lapangan Tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi itu, menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Jambi terkait kebijakan untuk meringankan SPP pada siswa yang ada di sekolah swasta.
Wali Kota Jambi Syarif Fasha dihadapan seluruh kepala sekolah TK, SD dan SMP swasta mengungkapkan bahwa dirinya sengaja mengumpulkan kepala sekolah, untuk mendiskusikan kesiapan sekolah swasta terhadap himbauan yang sudah dikeluarkan oleh dirinya beberapa waktu lalu tersebut.
“Tadi sudah saya sampaikan, seluruh Kepala sekolah sepakat, mereka akan segera merumuskan hal tersebut dan dalam waktu dekat akan diputuskan,” kata Fasha.
Terkait nominal yang akan dipotong atau dikurangi, akan diserahkan sepenuhnya pada masing-masing sekolah. “Ini dilakukan untuk menjawab keluhan masyarakat Kota Jambi terkait kebijakan dunia pendidikan sekolah swasta di Kota Jambi,” imbuhnya.
Kata Fasha, pihaknya menunggu satu minggu dari sekarang (kemarin, red) untuk sekolah swasta melaporkan keputusan pemotongan tersebut. “Nanti akan kami umumkan, sekolah apa dan potongannya berapa. Semua keringan ini tanpa melihat keluarga mampu dan tidak mampu, semua sama,” ungkap Fasha.
Lebih lanjut Fasha menyebutkan, pemerintah pusat melalui Menteri Pendidikan sudah mengeluarkan keputusan Permendikbud nomor 19 tahun 2020 terkait pengunaan dana bos. “Salah satu pointnya bisa membayar honor guru pakai dana BOS,” katanya.
Sementara Markus Wahyudi Kepala SMP Xaverius 1 Jambi mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti himbauan walikota terkait dispensasi SPP. Pihak yayasan nantinya akan menyesuaikan besaran dispensasi tersebut. “Berapa besarannya nanti kita sesuaikan,” katanya.
Ditempat yang sama, Kepala SD Pertiwi 1, Azizah mengatakan, saat ini pihaknya tak kesulitan lagi dalam melakukan dispensasi SPP kepada siswa. Sebab, sekolahnya merupakan sekolah swasta gratis yang dibiayai oleh pemerintah.
“Total murid SD kami ada 406, hanya 27 yang bayar SPP. Mungkin nanti yang 27 ini apakah kita gratiskan atau kita potong sebagian, karena merupakan siswa mampu,” katanya. (hms)
