Dana BOSDA Provinsi Membantu Kesulitan Pendanaan Pendidikan SMA Ditengah Pro-Kontra Pendidikan Gratis

0
536

JAMBI (WARTANEWS.CO) – Tema Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2018 dan Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), yakni “Meningkatkan Profesionalisme Guru Menuju Pedidikan Abad 21” merupakan suatu upaya nyata yang harus diemban profesi Guru dan Tenaga Kependidikan di seluruh sekolah, sekaligus juga Guru sebagai penggerak perubahan dalam Era Revolusi Industri 4.0, atau era generasi keempat saat ini.

Mulai jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) hingga jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk maksimal bekerja profesional dalam Kegiatan Belajar dan Mengajar (KBM) kepada peserta didik, dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan warga sekolah serta memajukan kualitas pendidikan nasional umumnya menuju Pendidikan Abad 21 sekarang ini, termasuk tuntutan profesional terhadap profesi Guru dan Tenaga Kependidikan di daerah ‘Tanah Pilih Pusako Betuah’ julukan bagi Kota Jambi khususnya menghadapi tantangan pendidikan global yang semakin kompetitif terhadap standar kelulusan siswa/siswi Sekolah Menengah Atas (SMA) kedepannya.

Akan tetapi justru sangat ironis kenyataannya. Apabila tuntutan profesional terhadap profesi Guru dan Tenaga Kependidikan menuju Pendidikan Abad 21 ini, tanpa dukungan pendanaan pendidikan dan pembiayaan sekolah yang memadai. Maka ujungnya akan berdampak negatif pada peningkatan mutu sekolah, kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan serta kualitas anak didik itu sendiri, terutama ditujukan kepada mutu standar kelulusan anak didik pendidikan SMA setelah mereka menamatkan studi belajarnya.

Karena sekolah itu adalah investasi sehingga membutuhkan modal. Memang hasilnya tidak dirasakan seketika, namun justru hasilnya berproses dan dirasakan untuk jangka waktu yang panjang dimasa mendatang. Mengutip pepatah Jawa Kuno yang terkenal menyebutkan ’Jer Basuki Mowo Beo’ artinya untuk sukses, maka harus ada pengorbanannya.

“Untuk mewujudkan itu semua, salah satu jalan keluarnya perlu ‘political will’ (kemauan politik oleh pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan) yang kuat oleh pimpinan daerah dalam hal ini Kepala Daerah bersama-sama dengan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, dan sudah saatnya (sekarang) mendesak untuk memberikan pendanaan pendidikan dalam bentuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” jelas Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 12 Kota Jambi, Karnama,SPd menjawab wartanews.co diruang kerjanya, Rabu (28/11/2018).

Menyinggung soal alokasi pendanaan rutin sekolah selain bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh pemerintah pusat selama ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, menurutnya ternyata masih ada lainnya untuk membantu pendanaan dan pembiayaan operasional sekolah, yaitu Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) melalui alokasi dana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. “Istilah yang lazim disebut Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi, atau BOSDA Provinsi,” ucapnya.

Sebagai wujud tanggung jawab maka perlu kemauan politik yang kuat dari pengambil kebijakan (political will) dari sikap pimpinan daerah (Gubernur bersama DPRD Provinsi Jambi) untuk meningkatkan mutu sekolah, kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan serta kualitas anak didik jenjang pendidikan SMA umumnya di Provinsi Jambi yang mutlak diperlukan dalam menjawab peningkatan profesionalisme terhadap profesi Guru dan Tenaga Kependidikan sekaligus meningkatkan kualitas jaminan standar kelulusan siswa/siswi SMA yang berkualitas dan berkarakter.

“Sudah sangat mendesak, ditengah pro-kontra penyelenggaraan Pendidikan Gratis yang sudah lama berlangsung seperti sekarang, dan menjadi tanggung jawab bersama, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, orangtua siswa dan masyarakat serta Dunia Usaha (DU)/Dunia Industri (DI) untuk memajukan sekolah guna memenuhi apa yang telah ditetapkan di dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Indonesia.

Yang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan Pendidikan, dan Standar Penilaian Pendidikan,” jelas mantan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Kota Jambi ini.

Dipaparkan Karnama seraya menceritakan saat studi banding yang dilakukan Kelompok Kerja Kepala Sekolah Negeri (K3SN) SMA Kota Jambi ke salah satu SMA negeri di Kota Malang, yaitu SMA Negeri 3 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur belum lama ini, justru menurutnya SMA tersebut mampu membiayai sendiri seluruh operasional sekolahnya, antara lain dana pengembangan sekolah yang nilainya mencapai empat juta rupiah pertahun.

Lalu ditambah dana iuran komite sekolah setiap bulannya mencapai Rp.350.000, juga dibantu lagi dengan pembiayaan dari pemerintah daerah (pemda) setempat, melalui BOSDA bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

Lanjutnya selain Provinsi Jawa Timur, daerah lainnya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kebijakan serupa dengan provinsi tetangganya terhadap dukungan pemda melalui pendanaan pendidikan bersumber dari APBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bagi peningkatan mutu sekolah, melalui BOSDA Provinsi yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pendanaan Pendidikan.

“Untuk keperluan pendanaan pendidikan di semua SMA disana. Pemda setempat mengeluarkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pendanaan Pendidikan. Bila memungkinkan di Provinsi Jambi pun bisa. Bila ada political will yang kuat oleh pengambil kebijakan disini. Kenapa tidak.

Tentunya diperlukan payung hukumnya. Bisa dengan Peraturan Gubernur (PERGUB) atau Peraturan Daerah (PERDA). Sekolah kita selama ini, apalagi SMA Negeri 12 Kota Jambi adalah sekolah baru, yang sudah berjalan selama dua tahun ini. Kita itu sangat bergantung dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan itu pun sangat terbatas maka perlu dana lain untuk menggali anak didik berkreatifitas, serta perlu juga disiapkan fasilitas sarana dan prasarana pendukung sekolah yang memadai, yang menjadi tuntutan dunia pendidikan nasional di abad 21 saat ini,” tuturnya. (Afrizal)

Berikan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here