JAMBI – Gubenur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP,MA meminta kepala sekolah berkomitmen meningkatkan kualitas sekolah. Zola mengatakan, kepala sekolah mempunyai fungsi yang sangat strategis, berperan penting untuk meningkatkan kualitas sekolah. Hal itu dikemukakan oleh Zola dalam Pengukuhan Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, dan Pengawas Sekolah se Provinsi Jambi dan Penyerahan Tunjangan Profesi Guru Secara Simbolis oleh Gubernur Jambi, bertempat di Hotel Novita, Kota Jambi, Jumat (12/5) siang.
Selain pengukuhan Kepala Sekolah SMA, SMK, SLB, dan Pengawas Sekolah se Provinsi Jambi, juga dilakukan penandatanganan kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Syariah dan BRI Jambi tentang Penyaluran Tunjangan Sertifikasi Guru SMA dan SMK se Provinsi Jambi, serta dilakukan pula penyerahan tunjangan profesi guru secara simbolis oleh Gubernur Jambi kepada 2 orang perwakilan guru, yaitu: 1.Zulma Leni, guru SMA N 10 Kota Jambi, dan 2.Jarijal, guru SMA N 8 Kabupaten Muaro Jambi.
Kerjasama Provinsi Jambi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Syariah dan BRI Jambi dilakukan oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola dengan Direktur Pemasaran PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Unit Syariah, Yusak Elhalton, dan Kepala Cabang BRI Jambi, Zulkarnain Hanif.
Selain kepada kepala sekolah, harapan untuk meningkatkan kualitas sekolah, dalam artian kualitas belajar mengajar juga dialamatkan Zola kepada para pengawas sekolah.
Zola menerangkan, fungsi kepala sekolah sangat penting untuk mewujudkan misi pembangunan Provinsi Jambi di bidang pendidikan. “Untuk itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah harus punya komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia Provinsi Jambi,” ujar Zola.
Untuk mewujudkan peningkatan kualitas sekolah, Zola mengatakan bahwa kualitas kepala sekolah sangat dibutuhkan.
Terkait tunjangan profesi guru, Zola meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jambi untuk mentransfer/menyalurkan dana sertifikasi. “Yang terhambat, carikan solusinya. Bank Jambi Syariah dan BRI, saya minta jangan ada kemacetan, tunjangan profesi kami berikan langsung transfer”, tegas Zola.
Untuk honor guru non PNS periode Maret dan April 2017, lanjut Zola, akan diberikan pada Rabu minggu depan.
Zola mengatakan, tantangan yang dihadapi para kepala sekolah, untuk meningkatkan kualitas sekolah, kian lama kian berat karena tuntutan untuk meningkatkan kualitas sekolah terus meningkat. Selain itu, karena adanya perubahan regulasi.
Zola mengungkapkan, perubahan regulasi yang mengakibatkan peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi menimbulkan tantangan besar, karena kewenangan Pemerintah Provinsi ditambah, tetapi dana tidak ditambah. Padahal, lanjut Zola, untuk gaji guru hnorer non PNS yang berjumlah sekitar 5.000 orang saja, Pemerintah Provinsi Jambi telah menganggarkan Rp 48 mmiliar, dan masih harus ditambah, karena dibutuhkan Rp62 miliar lebih sampai Desember 2017, dan sisanya akan dianggarkan di anggaran perubahan 2017. “Saya akan memperjuangkan ke DPR. Ini sangat penting”, jelas Zola.
Zola mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan permasalahan tersebut langsung ke Presiden Republik Indonesia, supaya Pemerintah Pusat membantu menyelesaikannya.
“APBD Provinsi Jambi sangat terbatas, hampir sama dengan APBD Kota Bandung (Pak Ridwan Kamil), bandingkan 1 Kota Bandung dengan Provinsi Jambi yang mengurus 11 kabupaten/kota”, ungkap Zola.
“Belum lagi, menurut kajian Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, ada 1.500 ruang kelas baru yang harus dibangun untuk SMA dan SMK se Provinsi Jambi. Itu belum termasuk perpustakaan, laboratorium, fasilitas olah raga, dan yang lainnya”, terang Zola.
“Jadi harus ada pilihan diantara keterbatasan anggaran, tidak bisa semuanya. Dan ditengah seluruh tantangan dan keterbatasan itu, yang harus saya pilih adalah mensejahterkan guru dan tenaga pengajar. Kalau kesejahteraan guru dan tenaga pengajar tidak diutamakan, apa yang bisa diharapkan untukk meningkatkan kualitas sekolah”, tegas Zola.
Zola juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi menyediakan 15.000 beasiswa dan tahun depan dikaji beasiswa untuk para kepala sekolah dan guru, untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kepala sekolah dan para guru, yang selanjutnya dengan meningkatnya kualitas para kepala sekolah dan guru diharapkan bisa meningkatkan kualitas sekolah.
Zola mengemukakan, direncanakan untuk mengadakan seleksi guru dan kepala sekolah berprestasi yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan harapan supaya hasilnya lebih obyektif.
Selain itu, Zola mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi telah mengadakan aplikasi Gubernur Jambi Menjawab yang bisa diunduh di hand phone yang berbasis Android untuk menampung aspirasi masyarakat, dan berharap para guru dan kepala sekolah juga bisa menyampaikan berbagai masukan dalam aplikasi tersebut.
Selanjutnya, Zola mengapresiasi para kepala sekolah dan guru yang telah membina para anak didik yang bisa meraih berbagai prestasi, bahkan sampai level nasional.
Kemudian, Zola mengapresiasi para kepala sekolah dan penngawas sekolah yang turut menggalakkan pemaakian lacak, sebagai bagian dari budaya dan cirikhas Provinsi Jambi.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Herianto menyampaikan, pengukuhan kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB, dan pengawas sekolah merupakan rangkaian kegiatan peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi, khususnya di bidang pendidikan.
Agus Herianto menuturkan, jumlah kepala sekolah yang dikukuhkan : kepalala SMA 153 orang, kepala SMK 98, kepala SLB 12 orang, dan pengawas sekolah 95 orang, total 358 orang.
Terkait pemberian tunjangan sertifikasi guru, Agus Herianto menguraikan, jumlah guru yang lulus sertifikasi 3.638 orang, dari jumlah itu, 3.199 orang sudah di-SK-kan, 58 orang siap di-SK-kan, sedangkan 380 orang belum memenuhi syarat, jumlah pengawas sekolah yang lulus sertifikasi 70 orang, namun masih menunggu SK dari Kemendikbud.
Agus Herianto menambahkan, pembayaran honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) non PNS Bulan Januari – Februari 2017 telah dilaksanakan, dan saat ini tengah berlangsung proses pembayaran honor GTK non PNS bulan Maret – April 2017.
Jumlah GTK non PNS yang dibayarkan honornya melalui APBD Provinsi Jambi, lanjut Agus Herianto, berjumlah 4.480 orang, dengan jumlah honor per bulan Rp5.210.478.750 dan total Rp62.525.745.000 per tahun.
“4.480 orang tersebut adalah GTK non PNS hasil penyerahan P3D (Prosedur, Personil, Prasarana dan Dokumen) dari Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi tahun lalu. Dari jumlah tersebut, masih ada guru dan tenaga kependidikan yang belum masuk data P3D, yang diangkat kepala sekolah ketika itu karena kebutuhan SDM dan kebutuhan dalam proses belajar mengajar di sekolah,” jelas Agus Herianto.
Dikatakan oleh Agus Herianto, berdasarkan perhitungan ketersediaan guru PNS dan kebutuhan guru Provinsi Jambi, standar kompetensi pendidik dan lain-lain, perlu dilaksanakan seleksi dan assessment guru non PNS, dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan tetap melihat permasalahan lokal di sekolah di daerah.
Lebih lanjut, Agus Herianto mengatakan, untuk tenaga pendidikan non PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bersama pengawas sekolah Provinsi Jambi akan menyususn formulasi kebutuhan tenaga kependidikan di setiap sekolah dengan melihat faktor jumlah rombongan belajar, sarana prasarana sekolah, dan faktor lainnya. (wartanews.co)
Penulis : Mustar Hutapea
Foto : Mulyadi