JAMBI (WARTANEWS.CO) – Terkait banyak nya pemberitaan beredar mengenai tata usaha negara yang banyak terjadi gesekan-gesekan dengan masyarakat, kelompok usaha serta komunitas, pemerintah kota jambi berupaya akan memberikan bantuan badan hukum.
Forum diskusi yang dilakukan Walikota Jambi Dr.H.Syarif Fasha, SE, ME bersama kepala Kejari Fajar Rudi membahas tentang bantuan hukum terhadap kelola tata usaha negara, turut dihadiri oleh Sekda Budidaya dan Kepala OPD terkait, bertempat di Ruang Pola Walikota, Senin (15/3) pagi.
Persoalan mengenai asset serta pajak yang sering muncul menjadi polemik di masyarakat dengan pemerintah hingga terkadang menempuh jalur pengadilan, mendorong pemerintah bersama Kejaksaan RI terus berjuang untuk tampil didepan dalam menyelesaikan permasalahan agar tidak menimbulkan kerugian, terutama dalam hal ekonomis.
Fasha juga menjelaskan, di masa kepemerintahan nya masih ada lahan milik pemkot jambi yang belum tersertifikasi, hal tersebut dikarenakan memang banyak nya lahan milik pemerintah yang belum di sertifikatkan, dan kini sedang dalam upaya percepatan pembuatan, ungkap nya.
Fasha juga berterimakasih kepada Kejaksaan RI, melalui jaksa pengacara negara yang selalu membantu pemkot jambi dalam mendampingi dan mengawal pembangunan terkait masalah hukum asset.
Dalam kesempatan ini fasha juga mengintruksikan agar dinas terkait bersama Kejari untuk menyelesaikan asset perumahan guru yang masih banyak bersengketa, dengan tujuan agar nantinya perumahan guru tersebut akan ditempati oleh para pengajar ASN maupun Non ASN yang masih aktif. (eco)
