JAMBI (WARTANEWS.CO) – Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum meminta masyarakat Provinsi Jambi untuk menerapkan pola hidup sehat. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) Provinsi Jambi tahun 2018 di Abadi Convention Center (10/4). Raker Kesehatan ini mengambil tema “Sinergitas Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Mewujudkan Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Peningkatan Mutu Cakupan Imunisasi Menuju Jambi TUNTAS 2021.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek, Pejabat Kemenkes RI, Kadis Kesehatan Provinsi Jambi Samsiran Halim, dan Anggota Komisi 9 DPR RI Zulfikar Ahmad hadir dalam acara tersebut.
Dalam sesi wawancara, Wagub menjelaskan, saat ini Provinsi Jambi memiliki penderita tuberculosis yang cukup tinggi, untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari semua pihak dalam mewujudkan percepatan pengurangan tuberculosis. “Saya berharap masyarakat juga menerapkan pola hidup sehat, jaga makanan, berolahraga, dan laporkan jika ada orang sakit yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan, laporkan kepada Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekda, tujuannya agar penderita sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujar Wagub.
Wagub juga mengharapkan agar masyarakat memanfaatkan Posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak. “Dari kunjungan kami ke Posyandu tadi, kami melihat bahwa sudah tersedia tenaga medis yang memberikan layanan kesehatan, dan saya harap masyarakaf memanfaatkannya, di tempat ini para ibu bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan dalam pola asuh anak, terutama dalam memberikan asupan gizi. Kita harus mengerti bagaimana cara yang tepat dalam menentukan makan anak,” jelasnya.
Sebelum Rakerkesda, Wagub mendampingi Menkes meninjau Posyandu Melati 6, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi. Di Posyandu tersebut, Menkes dan Wagub meninjau Ruang Periksa Ibu Hamil dan Menyusui serta Ruang Tumbuh Kembang Anak.
Sebelumnya, dalam sambutannya Wagub menekankan bahwa kehadiran Menkes ke Provinsi Jambi memberikan warna pada pembangunan sumber daya manusia Provinsi Jambi khususnya pembangunan di bidang kesehatan. “Pertemuan ini sangat strategis karena tahun 2018 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi. Untuk itu saya berharap dapat dilakukan refleksi pelaksanaan program yang masih menjadi pekerjaan rumah, dan penentuan program kedepan dan penentuan target-target tersebut, sehingga dapat diintervensi secara optimal pencapaiannya khusus buat yang belum tercapai dan perlu perhatian,” ungkap Wagub.
Wagub mengatakan, tantangan kesehatan di Provinsi Jambi di antaranya terkait imunisasi dan percepatan eliminasi TBC, yaitu pertama cakupan imunisasi dimana Provinsi Jambi sudah baik, baik di tingkat provinsi dan kabupaten kota di mana 11 kabupaten kota 100% telah mencapai imunisasi dasar lengkap sementara rata-rata nasional 85,4%. “Sehingga 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi mendapatkan sertifikat Indonesia Imunisasi Dasar Lengkap dari Kementerian Kesehatan tahun 2016, salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui pelatihan yang harus mendapat perhatian dan monitoring serta evaluasi,” terang Wagub.
Wagub juga menyataka,n untuk meningkatkan kesehatan juga diperlukan penguatan pada semua tingkatan baik dari kualitas petugas, sarana prasarana pendukung, dan pendanaan. Untuk masalah stunting sendiri di Provinsi Jambi secara kuantitas mengalami penurunan, dari 26,6% pada tahun 2016 menjadi 25,2% pada tahun 2017, angka ini lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 27,5% pada tahun 2016 dan 29,6% pada tahun 2017.
“Sebagaimana diketahui faktor langsung terjadinya stunting adalah asupan makan yang tidak tepat, untuk itu perlu intervensi spesifik untuk sektor kesehatan melibatkan lintas sektor. Dengan sinkronisasi perencanaan, sumber daya manusia serta kerjasama antara kabupaten, provinsi, dan pusat dalam upaya pembangunan dan penanganan permasalahan kesehatan di provinsi Jambi ini,” tambah Wagub.
Menurut Wagub, kerjasama dan sinergitas ini perlu dikedepankan mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang bersumber dari APBN dan APBD. “Selain itu, sebagaimana kita pahami pembangunan kesehatan merupakan upaya yang bersifat multidimensi, tanggung jawab pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota bersama stakeholder terkait. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan dan bantuan Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Kesehatan sangatlah kami harapkan termasuk upaya peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,” tutur Wagub.
Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita Moeloek dalam arahannya menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan mendengarkan Wakil Gubernur serta presentator, masih ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan.
“Dari apa yang dipaparkan dan marilah kita coba memikirkan, melihat, dan untuk menganalisa dan karena pada saat ini kita ingin menjadikan sinergisme antara pusat dengan provinsi. Kita masih mempunyai masalah-masalah pembangunan kesehatan yang harus kita selesaikan pertama mungkin dari BPJS dimana dalam perjalanan dari tahun 2014-2019 ini bukan merupakan hal yang mudah, apakah 5 (lima) tahun kita bisa mencapai 95% dari seluruh populasi penduduk kita ini 250 juta jiwa, dan saat ini yang sudah mencapai 75%. Dengan Jaminan Kesehatan Nasional ini artinya memang ada banyak yang menikmati pelayanan kesehatan ini juga harus kita ingat positifnya, artinya ada 92,4 juta jiwa dimana penduduknya dibayarkan oleh pemerintah dan mudah-mudahan kartu Indonesia sehat itu diterima oleh orang yang benar-benar berhak, orang-orang yang tidak mampu, ini juga merupakan PR kita,” ujar Menkes.
Menteri juga menekankan pentingnya pemanfaatan pelayanan keseharan dasar. “Dalam pembahasan dengan DPR kami mengusulkan adanya Rumah Sehat Desa sehingga Posyandu bisa bekerja di situ, Posbindu bisa bekerja di situ dan preventif promotif ini bisa dilakukan di rumah sehat desa ini, Posyandu harus tumbuh agar semua dapat terjaga dengan baik dan juga melibatkan kader PKK,” jelas Menkes. (Maria)
