JAMBI (WARTANEWS.CO) – Ketua Tim Advokasi Ismail Ma’ruf, tidak menerima hasil pleno bawaslu provinsi jambi untuk menghentikan kasuk dugaan penyalahgunaan program Program Indonesia Pintar (PIP). Rabu (23/01).
Hal tersebut disampaikan Ismail pada awak media, dalam konferensi pers yang dilakukannya di DPW Partai Nasdem Jambi.
Ismail mengatakan sejumlah caleg Gerindra ini memanfaatkan beasiswa Progam Indonesia Pintar (PIP) untuk meraup suara lebih banyak dalam kampanye mereka. Mereka adalah Sutan Adil Hendra SAH, mereka yang tak terbukti adalah Abun Yani (Caleg Provinsi Jambi dapil Kabupaten Muara Jambi dan Batanghari), Ade Firman (Caleg Kabupaten Muaro Jambi), Sukma Dewi (Caleg DPRD), Irma Suryani (Caleg Muaro Jambi) Sakirin Pohan (Caleg Kota Jambi).
“Suratnya kami ambil sendiri di Bawaslu tidak ada alasan lain, hanya selembar kertas yang kami terima yang berbunyi dihentikan. Kemudian kami pertanyakan langsung, Bawaslu sebut bahan bukti laporannya hanya hasil dari screenshot. Tentunya ini menjadi pertanyaan kami. Sejumlah laporan lain yang sudah ditangani oleh Bawaslu dan ini hampir sama persis barang bukti yang kami laporankan, prosesnya kok bisa naik ke penyidikan”, Kata Ismail
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi mengatakan, setelah dilakukan proses pemeriksaan selama 14 hari kerja di Gakumdu, pihaknya memutuskan tidak ada bukti yang menguatkan untuk menindak lanjutin laporan yang disangkakan Tim Jokowi – Ma’ruf Amin. “Sehingga laporan ini tidak dapat kami tingkatkan ke proses penyidikan,” ujar Asnawi di Kantor Bawaslu Jambi.
Beasiswa PIP adalah progam pemerintahan Jokowi-JK. Tim Jokowi – Maruf Amin melaporkan permasalahan ini ke Bawaslu Provinsi Jambi dengan nomor laporan 04/LP/PL/Prov/05.00/XII/2018 tertanggal 27 Desember lalu.
Ismail mengatakan, bahwa bukti laporan yang serahkan pihaknya, memang berdasarkan screenshot, tapi orang yang bersangkutan ada dan yang bersangkutan pun mau jika mau dibuat surat keterangan.
“Kok ini hasil screenshot yang notabennya, hasil rekan-rekan kalian sendiri yang meliput beritanya. Kalau seandainya bapak Poniman ini tidak ada, atau hasil rekayasa,atau anak Purwanto yang bersekolah di SD Negeri 61 ini tidak ada, betul mungki hasil rekayasa. Tapi ini tidak, betul adanya, ini sudah dilakuka pemeriksaan oleh bawaslu terhadap 6 orang ini, termasuk Poniman”, Ujarnya. (cbf)
