Jambi (WARTANEWS.CO) – Keberpihakan Anggota DPR RI Dr. Ir. H. A.R. Sutan Adil Hendra, MM (SAH) terhadap nasib rakyat kecil amatlah besar. Hal ini terbukti dengan ketegasannya menolak rencana pemerintah mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penambahan objek pajak baru dalam PPN seperti sembako dan sektor pendidikan dan kesehatan yang ramai dibicarakan saat ini.
Menurut Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini rencana pemerintah berpikir untuk memungut pajak dari sektor pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan langkah mundur dari cita – cita kemerdekaan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.
“Saya menolak rencana pengenaan pajak pangan, pendidikan dan sembako yang direncakan pemerintah, ini bertolak belakang dari tujuan kemerdekaan negara kita untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di tanah air Indonesia,” ungkapnya ketika di wawancarai wartawan (14/6) di Jambi kemarin.
Bahkan menurut legislator yang dikenal dengan program beasiswanya ini, rencana Sembako Kena Pajak sudah membuat Pedagang dan ibu rumah tangga resah. Di tambah lagi dengan rencana PPN di sektor pendidikan dan kesehatan akan menambah beban masyarakat.
“Kita bisa bayangkan jika barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan kegiatan-kegiatan riil masyarakat, seperti beras, gula, garam, ikan, daging, sayur mayur di kenakan PPN, lalu pelayanan kesehatan dan pendidikan juga dikenakan PPN, ini akan semakin membebani rakyat. Sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Lebih lanjut, SAH menyarankan kepada pemerintah sebaiknya menerapkan objek pajak baru terhadap barang-barang yang bukan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Dia juga menyarankan kepada pemerintah untuk menarik pajak terhadap aktivitas pertambangan, perkebunan hingga korporasi. Di banding mengenakan PPN kepada sektor yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat. Ini harus kita tolak, demi kepentingan masyarakat. Saya berpihak pada mereka, tandasnya
