MUARO JAMBI (WARTANEWS.CO) – Kunjungan Reses tahap ketiga oleh anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, H. Muhamad Mahdan, S.Kom ke Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi disambut antusias warga setempat.
Yang juga dihadiri Kepala Desa Sidomukti, Datuk Supriyono beserta seluruh perangkat aparatur desa dari Pemerintah Desa Sidomukti, Badan Pernusyawatatan Desa (BPD) dan ketua-ketua Rukun Tetangga (RT), tokoh masyarakat dan karang taruna, tuo-tuo tenganai, alim ulama dan cerdik pandai, serta kelompok ibu-ibu TP PKK desa digelar di Balai Desa Sidomukti, Kecamatan Sungai Gelam, Kamis lalu (8/1/2026).
Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Sidomukti, Datuk Supriyono menyampaikan dihadapan wakil rakyat Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi dari Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Jambi 2, yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, yakni H. Muhamad Mahdan soal kondisi anggaran desa di Desa Sidomukti tahun anggaran 2026 yang bersumber dari Dana Desa (DD) Pemerintah Pusat, maupun Dana Alokasi Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengalami efisiensi anggaran yang sangat jauh signifikan.
Akibat efisiensi anggaran untuk Desa Sidomukti tahun ini, ungkap Datuk Supriyono, berdampak besar pada segala program-program kegiatan pemerintah desa (pemdes) bagi upaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat desa, serta pelayanan ke masyarakat di Desa Sidomukti pun terhambat pada tahun 2026 ini.
“Desa kami, pada tahun 2026 ini, mengalami efisiensi anggaran yang turun drastis. DD (Dana Desa) kami tahun anggaran 2026 ini, cuma 280 juta rupiah, hampir sebesar 30 persen dibandingkan DD tahun 2025 yang lalu, yakni 700 juta rupiah. Sedangkan ADD (Alokasi Dana Desa) pun juga, mengalami efisiensi anggaran pada tahun 2026 ini. Untuk gaji para perangkat desa, BPD, dan (insentif) ketua-ketua RT pun tidak sampai setahun,” ungkapnya.
“Hanya sanggup dibayarkan selama sembilan bulan saja. Maka dari itu, kami berharap ada solusi (jalan keluar) dari pihak pemerintah daerah (pemda) Provinsi Jambi untuk membantu pembangunan di desa kami oleh anggota Dewan kita dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi yang sudah hadir ditengah-tengah kita saat ini.Dalam rangka kunjungan Reses ke Desa Sidomukti kali ini, yaitu Bapak H. Muhammmad Mahdan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPRD Provinsi Jambi,” terangnya.
Terkait soal keluhan efisiensi anggaran disampaikan oleh kepala Desa Sidomukti, Datuk Supriyono tersebut. H. Muhamad Mahdan menyatakan bahwa efisiensi anggaran tahun anggaran 2026 ini, adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Efisiensi anggaran pun tidak hanya dialami oleh semua pemerintah desa, dan lingkup Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saja. Justru juga dialami oleh Pemerintah Provinsi Jambi tahun ini.
“Efisiensi anggaran yang terjadi pada tahun 2026 ini, adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat. Tidak hanya terjadi di desa-desa, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi saja. Tetapi juga seluruhnya. Kebijakan efisiensi anggaran pun, juga terjadi di Pemerintah Provinsi Jambi, dan di DPRD Provinsi Jambi. Untuk itu, kita semua yang hadir hari ini, harus memahami apa yang sedang terjadi saat ini, adalah kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan program MBG (Makan Bergizi Gratis) secara nasional, dan khususnya di desa-desa di seluruh Indonesia dengan adanya pendirian Koperasi Desa (KopDes) Merah Putih, yang menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang harus dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai tahun ini,” demikian papar ketua F-PPP DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029 ini.
Dijelaskan Muhamad Mahdan seraya menambahkan, Pemerintah Provinsi Jambi setiap tahunnya memberikan bantuan BKBK (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) sebesar 100 juta rupiah kepada seluruh desa se-Provinsi Jambi. Serta upaya kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh para wakil rakyat di setiap dapilnya masing-masing untuk membantu percepatan pembangunan desa, sekaligus pemberdayaan masyarakat desa.
Diantaranya, dapat melalui bantuan pokir (pokok-pokok pikirin) anggota Dewan, dan program-program wakil rakyat dari dapilnya. Khususnya dari Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi Dapil Provinsi Jambi 2, yakni Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, seperti dirinya, Muhamad Mahdan siap memberikan bantuan yang dibutuhkan ke masyarakat sesuai bidang tugas dan fungsinya di Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi yang bermitra dengan dinas dan biro sebanyak 11 Dinas/Biro dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi selama ini.
“Saya, Haji Muhamad Mahdan, S.Kom, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, saat ini mempunyai mitra kerja sebanyak 11 dinas dan biro dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Saya siap membantu bapak-bapak, ibu-ibu yang berkenaan dengan tugas dan fungsi saya sebagai anggota Komisi 2 di DPRD Provinsi Jambi,” tegasnya.
“Adapun yang dapat saya, sampaikan berkenaan bantuan tersebut, yakni bantuan untuk permodalan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudian ada lagi bantuan ternak, seperti bantuan sapi, kambing, ayam dan bebek. Kemudian bantuan untuk ketahanan pangan, dan lain-lainnya. Untuk hal tersebut, diminta untuk menghubungi kepada kepala desa agar dapat diupayakan mendapatkan bantuan-bantuan tersebut,” tutur Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jambi ini. (Afrizal)
