SAROLANGUN (WARTANEWS.CO) – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarolangun tahun 2018 sebesar Rp997,8 Milyar dinilai belum maksimal. Menurut juru bicara Fraksi PKS Hermi, target PAD masih bisa ditingkatkan.
“Dan juga angka PAD begitu kecil dibandingkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2018 sebesar Rp1,17 Triliun. Jadi perlu kajian untuk meningkatkan PAD Sarolangun,” kata Hermi saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sarolangun tahun anggaran 2018, Rabu (29/11).
Selain itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan pemerataaan pembangunan di Kabupaten Sarolangun. Sebab menurutnya, ada kesenjangan pembangunan antar Kecamatan yang ada di Kabupatun Sarolangun.
“Menurut hemat kami, ada kesenjangan pembangunan. Untuk itu harus dijelaskan supaya tidak terkesan Pemerintah pilih kasih, dan sesuai dengan azas keadilan dan kebutuhan,” timpalnya.
Sementara, dari Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ibnu Hajar mempertanyakan setiap anggaran yang masuk ke daerah, baik dana hibah, bantuan DAK maupun dana lainnya agar ada petunjuk operasionalnya.
Tak hanya itu, Ibnu Hajar juga mengharapkan adanya singkronisasi data jumlah penduduk di Dukcapil maupun data yang ada di Bappeda dan BPS Sarolangun agar tidak terjadi perbedaan data mengingat tidak lama lagi akan menyambut pemilihan pemilihan umum.
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Sarolangun tahun anggaran 2018 yang dijadwalkan pukul 14.00 WIB ini sempat molor dan baru dimulai pukul 16.30 WIB. Meskipun demikian, paripurna tetap di laksanakan. (egoni)
