JAMBI (WARTANEWS.CO) – Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tjahyo Kumolo, SH resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Wilayah Sumatera Tahun 2017 di Ballroom SwissBell Hotel Jambi, Jalan Sumantri Bojonegoro, Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Senin pagi (09/10).
Hadir dalam rombongan sekaligus mendampingi kunjungan kerja Mendagri Tjahyo Kumolo ke kota dengan sebutan ‘Tanah Pilih Pusako Betuah’ adalah dalam rangka membuka rakor gubernur se-Sumatera tahun 2017 mengusung tema ‘Peningkatan Peran Swasta Dalam Pembangunan Regional Sumatera Dalam Kerangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Ekonomi Nasional’ kali ini, antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, DR. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Fajar Harry Sampurno, mewakili Menteri BUMN Republik Indonesia, Rini Mariani Suwandi Sumarno.
Dihadapan seluruh gubernur/wakil gubernur, serta perwakilan pejabat seluruh pemerintahan daerah provinsi yang semuanya berjumlah 10 provinsi se-Sumatera hadir dalam rakor tersebut, masing-masing yaitu, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.
Mendagri Tjahyo Kumolo selaku Pemerintah yang mewakili kepentingan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo, mengungkapkan pemerintah akan memastikan dan dipastikan, 90 persen pencapaian Nawacita Presiden Joko Widodo untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial secara nasional, termasuk semua wilayah di Sumatera selesai hingga akhir 2018 mendatang.
“Pemerintah akan memastikan dan dipastikan, percepatan pembangunan infrastruktur dan sosial secara nasional, termasuk di wilayah Sumatera selesai hingga akhir 2018 akan datang,” ungkapnya.
“Karena di tahun 2018 nanti kita sudah memasuki tahun politik, yang akan dilaksanakan Pemilihan Umum Langsung Kepala Daerah (Pilkada) serentak di beberapa daerah provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan juga persiapan seluruh Partai Politik (Parpol) untuk menyusun tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif sekaligus mempersiapkan paket pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres/cawapres) pada Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) pada tahun 2019,” paparnya.
Lanjut Mendagri menegaskan seluruh gubernur/wakil gubernur maupun perwakilan dari 10 pemerintahan daerah provinsi yang hadir, untuk segera menyelesaikan seluruh perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, yang sangat dibutuhkan masyarakat sampai akhir Desember tahun ini.
“Kita sudah siapkan seluruh blangkonya. Jadi tidak ada lagi, saya dengar ada penolakan-penolakan untuk permintaan masyarakat dalam pembuatan KTP Elektronik,” tegasnya.
Dari sisi stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) juga disinggung dan disoroti oleh Mendagri Tjahyo Kumolo, menurutnya pemerintah selalu menekankan pentingnya Pemolisian, yang dibentuk di setiap wilayah Rukun Tetangga (RT) di seluruh daerah di Indonesia, termasuk daerah-daerah di wilayah Sumatera ini, agar dapat meredam dan mencegah paham radikalisme dan ancaman terorisme di tengah masyarakat.
“Libatkan seluruh partisipasi masyarakat. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan kejaksaan. Libatkan seluruhnya karena institusi seperti TNI/POLRI dan kejaksaan, mereka punya intelijen-intelijen yang mampu mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme, yang berkembang di tengah masyarakat saat ini, juga pentingnya dibentuk Pemolisian di tingkat RT, yang sangat membantu mencegah gangguan yang dapat mengrongrong Pancasila dan (ancaman) keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” jelasnya.
Adapun gubernur/wakil gubernur dan perwakilan yang hadir, masing-masing yakni Gubernur Provinsi Aceh, drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc diwakili oleh Wakil Gubernur Aceh, Ir. Nova Iriansyah, MT, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Prof Dr. H. Irwan Prayitno, M.Si, Psy diwakilkan oleh wakil gubernurnya, Drs. H. Nasrul Abit.
Sementara gubernur di Pulau Sumatera yang benar-benar datang mengikuti acara rakor gubernur se-Sumatera tahun ini, antara lain Gubernur Provinsi Jambi, H. Zumi Zola Zulkifli, S.TP, MA, beserta Wakil Gubernur Provinsi Jambi DR. Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum selaku tuan rumah penyelenggara.
Gubernur Provinsi Riau, Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, MBA, dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos, M.Si. Sedangkan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DR. H. Erzaldi Rosman, SE, MM baru saja datang Senin siang (9/10) tadi, dan tidak sempat menghadiri paparan yang disampaikan dua orang pejabat menteri di jajaran Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo dan M. Jusuf Kalla ini.
Sedangkan Provinsi Sumatera Utara, hanya mengirimkan perwakilan dari pejabat pemerintahan di lingkup sekretariat daerah provinsi. Sedangkan pemerintah daerah provinsi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) khususnya, justru diwakilkan oleh pejabat setingkat sekretaris daerah (sekda)/pejabat di lingkungan sekretariat daerah pemerintah provinsi masing-masing, seperti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan Pemerintah Provinsi Lampung.
Pada akhir acara, usai sesi tanya jawab dengan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Gubernur Provinsi Jambi Fachrori Umar menyerahkan Pataka Bendera Pusaka Gubernur se-Sumatera kepada Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nasrul Abit, yang menandai pelaksanaan rakor gubernur selanjutnya berlangsung di Ranah Minang selaku tuan rumah penyelenggara Rakor Gubernur se-Sumatera Tahun 2018 mendatang. (Afrizal)
