JAMBI (WARTANEWS.CO) – Poin-poin yang disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jambi Tahun Anggaran 2017, bertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (27/3) sore, diantaranya sebagai berikut :
Penyampaian LKPj Kepala Daerah kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 69 dan pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyampaian LKPJ ini dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh daerah, untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD guna memperoleh rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menyampaikan secara ringkas penjelasan tentang pendapatan dan belanja daerah tahun 2017. Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah yang lebih terinci akan disusun dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah atau LKD, yang akan kami sampaikan setelah dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Jambi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2017 setelah perubahan adalah sejumlah Rp4,5 triliun dengan sumber pembiayaan melalui Pendapatan Daerah sejumlah 4,2 triliun rupiah dan penerimaan pembiayaan sejumlah RP278 miliar.
Dari target pendapatan daerah sejumlah Rp4,2 triliun telah terealisasi sejumlah Rp4,3 triliun atau sebesar 101,7 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3,3 triliun. Pendapatan daerah tahun 2017 meningkat sebesar 26,8 % dibandingkan tahun sebelumnya.
Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 ditargetkan sejumlah Rp1,4 triliun, yang terealisasi sebesar Rp1,5 triliun rupiah atau 110,8 persen dari target. Jumlah ini lebih tinggi 28,2 persen dari realisasi tahun sebelumnya, dengan kontribusi terbesar terhadap pencapaian PAD masih didominasi oleh pendapatan pajak daerah yang memberikan andil sebesar 83,3%.
Realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2017 sebesar Rp1,3 triliun. Nilai ini lebih tinggi 9,2 persen dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi 36,2 % dari realisasi tahun 2016 senilai 966 miliar. Selanjutnya, secara berurutan dari yang tertinggi, penyumbang terhadap pendapatan pajak daerah adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 25,0 persen; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 22,8 persen; Pajak Rokok sebesar 20,4 persen; dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,09 persen.
Retribusi daerah, dari target sebesar Rp20,2 miliar terealisasi senilai 19,8 miliar rupiah atau sebesar 98,2 persen. Namun, jumlah tersebut lebih tinggi 1 % dari realisasi tahun 2016, Rp19 miliar rupiah. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa usaha sebesar 86,8 persen; retribusi jasa umum sebesar 8,6 persen;
retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) sebesar 2,5 persen; retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 2,0 %; dan retribusi perizinan tertentu sebesar 0,02 persen.
Komponen PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan juga tidak mencapai target, terealisasi Rp30 miliar atau sebesar 80,1% dari target sejumlah 37 miliar rupiah. Jumlah tersebut sesungguhnya lebih besar 11,2 persen dari realisasi tahun 2016 yaitu sebesar Rp27 miliar. Penyumbang terbesar terhadap Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan bersumber dari bagian laba penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar 93,1 %. Semenetara itu komponen bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar 4,8 persen dan bagian laba yang dibagikan kepada pemda atau deviden sebesar 2,1 %.
Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2,7 triliun atau 97,2 persen dari target tahun 2017 yaitu 2,8 triliun rupiah. Realisasi tersebut 76,0 % lebih tinggi dari tahun 2016 yaitu senilai Rp1,5 triliun rupiah. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian realisasi dana perimbangan bersumber dari dana transfer umum sejumlah Rp1,7 triliun atau sebesar 65,7 % dan dana transfer khusus sejumlah Rp934 miliar atau sebesar 34,3%.
Realisasi belanja daerah pada tahun 2017 mencapai Rp4,1 triliun atau 91,8% dari target sebesar Rp4,5 triliun. Belanja Daerah tersebut terbagi menjadi Belanja T idak Langsung dan Belanja Langsung dengan proporsi alokasi sebesar 53,5%, Belanja Tidak Langsung berbanding 46,5 %Belanja Langsung.
Realisasi Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp2,2 triliun atau 93,1 persen dari alokasi anggaran sejumlah Rp2,4 triliun, dan Belanja Langsung terealisasi sejumlah Rp1,9 triliun atau 90,4% dari alokasi anggaran sejumlah 2,1 triliun rupiah.
Belanja bantuan keuangan kepada Kabupten/Kota dan Pemerintah Desa dari alokasi sebesar Rp156,78 miliar teralisasi sebesar Rp156,72 miliar rupiah atau sebesar 99,96%. Dari jumlah tersebut belanja bantuan keuangan salah satunya diarahkan untuk pengadaan alat berat masing-masing 2 unit per Kabupaten/Kota dengan nilai total sebesar Rp33 miliar. Selain itu bantuan keuangan ini juga diarahkan untuk dana bantuan peningkatan kelembagaan dan infrastruktur desa dan kelurahan senilai Rp60 juta per desa/keluarahan dengan total nilai Rp83,94 miliar.
Capaian pelaksanaan pembangunan tahun 2017 berdasarkan prioritas yang digariskan di dalam RKPD Tahun 2017. Prioritas pembangunan pertama adalah berkaitan dengan tata kelola pemerintah, ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan prioritas ini, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Pada tahun 2017 telah terjadi penurunan jumlah temuan dari kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jambi. Hal ini memperlihatkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, disiplin aparatur dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya. Upaya mempertahankan opini WTP ini akan terus dilakukan pada masa-masa yang akan datang.
Terkait dengan akuntabilitas kinerja pemerintah, Provinsi Jambi pada tahun 2017 mendapatkan nilai “CC” dengan kategori cukup baik.
Dalam hal pelayanan publik, pada tahun 2017 telah dilakukan survei indeks kepuasan masyarakat pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku petugas pelayanan, maklumat dan penanganan pengaduan serta saran dan masukan. Berdasarkan hasil survei tersebut dihasilkan angka rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78,2 atau masuk dalam kategori baik. Sebagai bagian dalam tata kelola pemerintahan, maka indeks ini akan terus diupayakan untuk ditingkatkan terus setiap tahunnya.
Untuk menjaga stabilitas ketertiban umum di Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Pembauran Bangsa, sehingga potensi-potensi konflik terkait keagamaan atau permasalahan terkait SARA dapat segera dipecahkan bersama melalui musyawarah untuk mufakat.
Pencapaian prioritas kedua, berupa peningkatan kualitas hidup dan sumber daya manusia pada tahun 2017 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun. Bila pada tahun 2016 angka kemiskinan berada pada angka 8,4 persen, maka pada tahun 2017 berhasil ditekan menjadi 7,9 persen. Selain mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kedalaman dan keparahan kemiskinan juga dikurangi, yang terlihat dari indeks kedalaman kemiskinan yang turun dari 1,28 pada Maret 2017 menjadi 0,99 pada September 2017. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan yang turun dari 0,29 menjadi 0,19 pada periode yang sama.
Untuk capaian bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indikator untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang.
Secara umum, pembangunan manusia Provinsi Jambi berdasarkan data statistik yang dimuat melalui Berita Resmi BPS Provinsi Jambi menyatakan bahwa IPM Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan dari 68,7 pada 2015 menjadi 69,6 pada tahun 2016.
Sejalan dengan meningkatnya IPM, Indeks Pembangunan Gender atau IPG juga terus membaik, yaitu dari 88,4 pada tahun 2015 menjadi 88,2 pada tahun 2016. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender atau IDG, mengalami peningkatan dari 62,4 pada tahun 2015 menjadi 63,1 pada tahun 2016.
Akumulasi dari pelaksanaan program dan kegiatan urusan pendidikan tergambar dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM), dimana APM tingkat SD pada tahun 2015 sebesar 97,6 % meningkat menjadi 97,8 persen pada tahun 2016; APM tingkat SMP meningkat dari 77,9 % pada tahun 2015 menjadi 78,0 % pada tahun 2016; dan APM Tingkat SMA/SMK sebesar 59,4 % pada tahun 2015 menjadi 59,5 persen pada tahun 2016. Angka ini salah satunya didorong oleh pemberian beasiswa pada tahun 2017 yang disalurkan kepada 1.700 orang pada berbagai tingkat pendidikan.
Terkait dengan minat baca dapat dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan yang mengalami peningkatan dari 250 ribu orang pada tahun 2016 menjadi 260 ribu orang pada tahun 2017.
Bidang kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pemenuhan komitmen internasional yang dituangkan dalam MDGs. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR, yang merupakan sistem untuk memantau terjadinya peningkatan kasus suatu penyakit, terutama penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau KLB. Pada tahun 2017, semua KLB yang terjadi dalam Provinsi Jambi dilakukan verifikasi kurang dari 24 jam. Kondisi ini dimungkinkan karena kerjasama yang baik antara petugas surveilan yang ada dalam setiap level, baik Puskesmas, kabupaten/ kota, dan provinsi. Dari SKDR ini menunjukkan perbaikan kinerja program, mengingat total kewaspadaan dini yang muncul meningkat cukup tinggi dan mampu menekan terjadinya KLB. Kinerja SKDR Provinsi Jambi Tahun 2017 mendapat peringkat kedua nasional atau mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang hanya menempati urutan keempat nasional.
Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher terus diupayakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan beberapa indikator sebagai berikut: Pertama, dari aspek Bed Occupancy Rate atau BOR dimana pada tahun 2016 sebesar 61,3 persen menurun menjadi 60,8 persen pada tahun 2017, kondisi tersebut masih dalam katagori ideal sebagaimana parameter dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk BOR yang ideal berada pada rentang 60 sampai dengan 85 persen. Kedua, untuk indikator Bed Turn Over atau BTO, yaitu frekuensi pemanfaatan tempat tidur di Rumah Sakit Raden Mattaher pada tahun 2017 tercatat sebesar 43 kali. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 42 kali.
Ini menggambarkan bahwa waktu pemakaian tempat tidur semakin lama dengan tingkat pemakaian masih dalam kondisi ideal, dimana untuk parameter BTO kondisi idealnya adalah 40 sampai dengan 50 kali. Demikian pula untuk tingkat kunjungan rawat jalan pada tahun 2017 mengalami peningkatan dari 58 ribu kunjungan pada tahun 2016 menjadi 67 ribu kunjungan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa upaya-upaya peningkatan pelayanan pada masing-masing tingkatan pelayanan kesehatan, sehingga RSUD tetap menjadi rumah sakit yang dipilih masyarakat Provinsi Jambi untuk berobat.
Capaian prioritas pembangunan ketiga, yaitu pembangunan ekonomi, secara makro dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung membaik. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang positif, dimana perekonomian Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan sebesar 4,64 persen pada tahun 2017, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 4,37 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut didukung oleh hampir semua lapangan usaha dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh penyediaan akomodasi dan makan minum. Salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi tercermin dari capaian bidang penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi di daerah. Realisasi investasi sampai dengan semester II Tahun 2017 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal atau LKPM yang disampaikan oleh Perusahaan PMA/PMDN, yang terdiri dari PMDN sebesar 2,6 triliun rupiah dan PMA sebesar 114 milyar Dolar Amerika.
Dari sisi ekspor, realisasi nilai ekspor Provinsi Jambi selama tahun 2017 sebesar 2,5 milyar USD, meningkat 34,68 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumbangan terbesar terhadap ekspor Provinsi Jambi adalah kelompok pertambangan sebesar 47,1 persen; diikuti kelompok industri sebesar 46,4 %; dan kelompok pertanian sebesar 6,4 persen. Menurut komoditi, untuk kelompok industri didominasi oleh karet dan olahannya dengan kontribusi sebesar 27,4 %; untuk kelompok pertambangan berasal dari migas sebesar 43,6 %; dan kelompok pertanian berasal pinang sebesar 5,2 %. Kumulatif ekspor kelompok pertanian, yang merupakan komoditas utama penduduk Provinsi Jambi, pada tahun 2017 cenderung membaik yaitu sebesar 103,4 % dibandingkan tahun sebelumnya.
Pembinaan terhadap koperasi, sebagai salah satu lembaga pengembangan ekonomi kerakyatan, memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Terjadi peningkatan jumlah koperasi dari 3.808 unit pada tahun 2016 menjadi 3.894 pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 2,3 %. Peningkatan jumlah koperasi ini diiringi dengan peningkatan jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT atau Rapat Anggota Tahunan yaitu sebanyak 646 unit koperasi pada tahun 2017, atau mengalami peningkatan sebesar 6,9 % dibandingkan tahun 2016 dimana terdapat sejumlah 604 unit koperasi yang melaksanakan RAT.
Prioritas keempat berkaitan dengan infrastruktur umum dan energi serta pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, yang merupakan salah satu pilar dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah. Pada tahun 2017, anggaran yang dialokasikan untuk bidang infrastruktur sebesar Rp912 miliar rupiah yaitu 42,5 % dari alokasi belanja langsung. Jumlah tersebut didistribusikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejumlah Rp875 miliar, dengan realisasi sebesar 93,7 ; dan Dinas Perhubungan sejumlah Rp37 miliar, yang terealisasi sebesar 88 %. Dari alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diarahkan untuk bidang kebinamargaan sebesar 609 miliar rupiah, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kondisi jalan dan jembatan guna memperlancar distribusi arus barang dan jasa. Di samping itu juga diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar pusat kegiatan dalam Provinsi Jambi.
Realisasi keuangan untuk bidang ini mencapai 93,8 %, dengan realisasi fisik mencapai 96,0 %. Sampai dengan akhir tahun 2017 jalan provinsi dalam kondisi mantap mencapai 76,6 % dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi berdasarkan SK Menteri PUPR Nomor 248/KPTS/M/2015 tanggal 23 April 2015 sepanjang 1.129 kilometer. Kondisi jalan mantap tersebut terdiri dari kondisi jalan baik sepanjang 444 kilometer; dan kondisi jalan sedang sepanjang 421 kilometer.
Sedangkan kondisi jalan rusak sepanjang 265 kilometer atau 23,4 persen, yang terdiri dari kondisi rusak ringan sepanjang 174 kilometer dan kondisi rusak berat sepanjang 90 kilometer.
Untuk Bidang Sumber Daya Air, pada tahun 2017 telah dialokasikan anggaran sejumlah Rp98 miliar yang terealisasi sejumlahRP 97 miliar atau sebesar 98,8 p%. Alokasi tersebut salah satunya diarahkan untuk penanganan jaringan irigasi yang mencapai 6.029 hektar pada wilayah-wilayah produksi padi utama di Provinsi Jambi.
Di Bidang Cipta Karya, telah dilaksanakan program yang bertujuan untuk mencapai target Sustainable Development Goals atau SDG’s, berupa program peningkatan sarana dan prasarana dibidang keciptakaryaan.
Pada tahun 2017 Bidang Cipta Karya mendapatkan alokasi anggaran sejumlah Rp100 miliar dan terealisasi sejumlah 97 miliar rupiah atau sebesar 97,6 %; yang diarahkan untuk pembangunan jaringan air bersih, pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat, pembangunan saluran drainase dan penyediaan sarana dan prasarana sanitasi serta kegiatan strategis bidang keciptakaryaan. Untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengalokasikan anggaran sejumlah RP16 miliar, dengan sebesar 95,6 persen yang diarahkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan strategis bidang perumahan diantaranya pembangunan rumah susun, bantuan stimulasi prasarana sarana dan utilitas perumahan formal dan kawasan strategis.
Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi, dilaksanakan program pengembangan energi yang telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dari 86,8 persen pada tahun 2016 menjadi 92,2 persen pada tahun 2017. Peningkatan tersebut merupakan dampak pembangunan jaringan baru di tiga kabupaten dalam Provinsi Jambi.
Salah satu hasil dari pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam adalah terciptanya ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Provinsi Jambi pada tahun 2017, ketersediaan energi dari bahan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk provinsi Jambi sebesar 3.425 kilokalori/kapita/hari.
Angka tersebut telah melebihi Angka Ketersediaan Ideal sebesar 2.400 kilokalori/kapita/hari. Komposisi ketersediaan energi tersebut belum berimbang, dimana energi yang bersumber dari pangan hewani dan kacang-kacangan masih kurang. Pangan hewani baru mencapai 118 kilokalori/kapita/hari di bawah ketersediaan ideal sebesar 288 kilokalori/kapita/hari dan kacang-kacangan baru mencapai 74 kilokalori/kapita/hari dimana ketersediaan ideal sebesar 120 kilokalori/kapita/hari.
Dari sisi produksi pangan, untuk meningkatkan produksi padi, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan beberapa upaya seperti cetak sawah baru, pengembangan padi SRI serta bantuan saprodi.
Pada sub sektor perkebunan juga dilakukan pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tanaman karet, kelapa sawit, kelapa dalam, coklat, pinang dan kopi dimana pada tahun 2017, dimana dari pengembangan komoditas ini mampu memperbaiki Nilai Tukar Petani sektor perkebunan menjadi sebesar 105.
Sementara itu untuk sub sektor peternakan dalam upaya peningkatan produksi ternak sapi, pada tahun 2017 dilaksanakan Inseminasi Buatan terhadap 19 ribu akseptor dengan kebuntingan 14 ribu ekor. Pada sub sektor peternakan ini juga telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui UPTD Kebun Binatang Taman Rimbo sebesar Rp3 miliar atau sebesar 96% dari target yang ditetapkan.
Pembangunan bidang kelautan dan perikanan diarahkan kepada program yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ikan melalui kegiatan perikanan budidaya, perikananan tangkap, pelindungan dan konservasi sumber daya alam serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
Pelaksanaan program bidang kehutanan dilaksanakan melalui upaya pengembangan daerah penyangga kawasan hutan dan penanaman pohon dalam rangka mengantisipasi pemanasan global. Khusus penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan, reaksi cepat terus ditingkatkan dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai unsur masyarakat.
Pada tahun 2017, titik api yang terdapat pada Provinsi Jambi sebanyak 83 titik api, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 64 titik api. Jumlah titik api ini masih terkontrol dan tidak menimbulkan dampak asap sepanjang tahun 2017. Namun demikian Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan upaya untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan melakukan koordinasi antar berbagai pihak dan berbagai sektor. (Mustar)
