KERINCI (WARTANEWS.CO) – Pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2017 ini dipastika tidak melaksanakan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), karena belanja pegawai sudah melebihi 50 persen.
Kondisi ini setelah Bidan yang selama ini merupakan Pegawai Tidak tetap (PTT), mereka dijadikan calon pegawai negeri Sipil, begitu juga tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) jumlah pegawai didua lembaga yang diterima sebagai Calon Pegawai negeri Sipil tersebut mencapai 200 orang, sehngga dengan demikian belanja pegawai makin membengkak.
Atas permasalahan tersebut selain terkendala Moratorium, Pemkab Kerinci hampir dipastikan tidak isa mengadakan seleksi CPNS secara umum, meskipun selama ini Pemkab Kerinci terus mengajukan formasi kepada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan BKN RI.
Sekda Kabupaten kerinci, Afizal.HS mengatakan sejauh ini Pemkab kerinci masih kekurangan tenaga pegawai. Seleksi CPNS tidak bisa dilaksanakan karena terkendala masalah Moratorium, seleksi CPNS hanya dilaksanakan dibeberapa kementerian lingkup Pemkab Kerinci.
“Kita megutamakan pindahan dari luar guru dan tenaga medis. Untuk penambahan tergantung pusat, formasi sudah diusulkan sejak tahun 2013-2015,” ungkap Sekda.
Dikatakan Sekda, setiap tahun pengusulan untuk tambahan CPNS di Kerinci terus diusulkan pihaknya kemempan RB, begitu juga analis tentang kepegawaian sudah disampaikan terakhir tahun 2014 lengkap kita kirim dengan analis beban kerja, begitu juga pada tahun 2017, jumlahnya hampir sama.
Untuk tahun 2017 ini, pemkab angkat tangan untuk pelaksanaan seleksi CPNS umum dilingkup Pemkab Kerinci, lantaran sejumlah anggaran sudah terserap untuk pelaksanaan Pemilihan kepala Daerah di Kerinci 2018 mendatang, seperti untuk KPUD, Panwaslu, Polres Kodim dan Kesbangpol Kerinci, alhalsil bukan saja seleksi penerimaan CPNS tidak kita laksanakan, sejumlah kegiatan banyak yang berkurang.
“Belanja pegawai khusus gaji pegawai baru Rp5 Milyar. Belum Rapelnya perbulan yang harus dibayar,” kata Sekda. Kalau sebelumnya belanja pegawai berkurang karena guru-guru SMA berada dibawah Provinsi Jambi, segala administrasi dan keuangan berada di provinsi, termasuk ESD dan Kehutanan, tetapi karena adanya penambahan 200 CPNS maka pengeluaran akan menjadi membengkak. (azmalfahdi)
