(WARTANEWS.CO) – Pada suatu kesempatan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh jajaran kementerian di Istana Negara Jakarta. Dengan luas dan tegas Presiden Prabowo mengintruksikan bagi siapa saja yang tidak memberikan pelayanan terbaik segera diganti. Ia juga memberikan kewenangan tersebut kepada Menteri agar memecat dan merumahkan para stafnya apabila dinilai tidak becus.
“Memberi pelayanan terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu. Kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat dibawah anda. Laporkan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang yang kebal. Yang Tidak patuh. Tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal dirumah aja. Daripada bikin susah” Tegas Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut sangat memberi harapan. Kedepan Indonesia bisa lebih maju dan baik. Kepala Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi sangat mengapresiasi arahan presiden tersebut. Kondisi pelayanan saat ini memang belum sesuai dengan harapan publik. Masih ditemukan para pejabat dan pelaksana layanan yang tidak beres melaksanakan tugas dan fungsinya.
“Kami sangat mendukung Pernyataan Pak Presiden Prabowo. Copot saja yang tidak bekerja. Faktanya saat ini masih kita temukan adanya pejabat negara dan pelaksana layanan yang belum baik melaksanakan tugasnya” Ujar Saiful Roswandi.
Sanksi pencopotan atau pemecatan kepada pejabat negara yang tidak becus melaksanakan tugas merupakan Langkah terbaik. Karena tidak ada alasan apapunnyang dapat dibenarkan, jika para PNS dan pejabat itu tidak mau memberikan pelayanan terbaik. Mengingat semua fasilitas dan gaji sudah diberikan negara.
“Kita yang digaji oleh negara, sebaiknya tidak boleh ada kesalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi memang sengaja melakukan maladministrasi. Sikap tersebut tidak sejalan dengan tusi dan tanggungjawab kita. Pejabat seperti itu memang harus di copot dan dipecat. Hanya bisa mengganggu pelayanan saja” Tegas Saiful Roswandi.
Sampai saat ini. Dari data Ombudsman Jambi, ditemukan 200 lebih laporan pelayanan yang masuk. Sebagian besarnya merupakan kesalahan para pejabat dan pelaksana layanan yang tidak melaksanakan tugasnya dengan benar. Kondisi ini cukup memberikan alasan. Bahwa pelayanan di dalam provinsi Jambi belum begitu baik. (*)
