JAKARTA – Setelah rapat dengan seluruh pihak terkait untuk pembangunan Pelabuhan Muara Sabak dan Bandara Depati Parbo Kerinci pada Rabu (02/08) malam di Ruang Rapat Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, Kamis (03/08), Gubernur Jambi H. Zumi Zola, S.TP, MA menemui Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi di Kantor Otoritas Bandara, Cengkareng.
Maksud pertemuan tersebut adalah Zola berharap agar Menhub mendukung dan membantu pembangunan Pelabuhan Muara Sabak, Bandara Depati Parbo Kerinci, dan Rel Kereta Api Trans Sumatera yang ada di Provinsi Jambi.
Zola menyampaikan 3 hal kepada Menhub, yaitu 1. Fungsionalisasi Pelabuhan Muara Sabak Tanjabtim, 2. Optimalisasi Bandara Depati Parbo Kerinci, dan 3. Percepatan pembangunan Rel Kereta Api Trans Sumatera. Zola mengatakan ketiga hal tersebut sudah masuk prioritas dalam rapat terbatas dengan Presiden Repubik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) dan kemudian ditindak lanjuti dalam rapat dengan Menteri Perekonomian Republik Indonesia.
Untuk Pelabuhan Muara Sabak, kata Zola, sudah dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait, termasuk dengan Pelindo II yang memiliki lahan kurang lebih 200 Ha dan juga dengan PT. Samudera Indonesia.
“Air dan listrik sudah ada, dermaga sudah ada, dan pengerukan untuk lahan Pelindo II sudah dianggarkan Rp 3,5 miliar. Telah dilakukan penyusunan amdal oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jambi. Permasalahannya, harus dilakukan pengerukan alur perairan di 12 mil kurang lebih 12 titik, dengan dana yang dibutuhkan Rp 100 sampai 120 miliar,” ujar Zola.
Zola menjelaskan, untuk Bandara Bandara Depati Parbo, Kerinci, pembebasan lahan 30 Ha, dianggarkan Rp 30 miliar, Rp 15 miliar dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Rp 15 miliar dari Kementerian Perhubungan.
Namun, kendalanya adalah dari Pihak Bandara Depati Parbo Kerinci menyatakan bahwa anggaran Rp 15 miliar dari Kemenhub dibintang, karena berkas-berkas dari Kabupaten Kerinci belum sampai ke pihak bandara. Zola berharap agar bintang anggaran dicabut, supaya pembebasan lahan bisa diselesaikan pada tahun 2017 dan pelebaran bandara bisa dilaksanakan pada tahun 2018.
Zola menambahkan, satu lagi permasalahan dalam pengembangan Bandara Depati Parbo, master plan (rencana induk) pengembangan Bandara Depati Parbo belum di SK-kan Menhub.
Terkait pembangunan rel Kereta Api Trans Sumatera yang ada di Provinsi Jambi, Zola mengatakan bahwa studi kelayakan dan amdal sudah selesai, DED (Detailed Engineering Design) dalam proses. Trase Jambi–Sumsel berkasnya sudah selesai dan sudah di Kementerian, sedangkan trase Jambi- Riau belum diusulkan karena belum ada rekomendasi dari Pemprov Riau dan kabupatennya.
Menanggapi penjelasan Zola, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan 3 poin yaitu, 1. Membantu pembangunan Pelabuhan Muara Sabak dengan alokasi anggaran Rp 40 miliar, 2. Master plan Bandara Depati Parbo Kerinci akan di SK-kan, 3. Mengalokasikan Rp 15 miliar untuk pembebasan lahan perluasan Bandara Depati Parbo Kerinci (bintang anggaran dicabut).
Menanggapi pengerukan alur perairan di Muara Sabak, Menhub mengusulkan supaya diberikan kewenangan kepada swasta untuk melakukan pengerukan.
Selanjutnya, untuk pembangunan rel Kereta Api Tran Sumatera yang ada di Provinsi Jambi, Menhub mengatakan akan terus mengusahakannya sembari menunggu kesiapan dari seluruh daerah terkait.
Usulan dan harapan Zola, terutama untuk dukungan pembangunan Pelabuhan Muara Sabak dan Bandara Depati Parbo diakomodir dan diterima oleh Menhub.
Usai pertemuan dengan Menhub, dalam sesi wawancara Zola menyatakan, ada 3 hal yang disampaikannya kepada Menhub, yaitu pembangunan Pelabuhan Muara Sabak, Bandara Depati Parbo dan pembangunan rel Kereta Api Trans Sumatera.
“Untuk Pelabuhan Muara Sabak, dibutuhkan dana untuk dapat melakukan normalisasi atau pengerukan di 12 mil dari pelabuhan menuju ke laut lepas. Alhamdulillah, Pak Menteri memberi bantuan. Biaya pengerukan sangat besar, sampai Rp120 miliar, kita lakukan secara bertahap karena yang lain juga harus diperhatikan. Alhamdulillah, itu akan dikerjakan. Kemudian juga, secara prinsip akan didukung untuk Pelabuhan Muara Sabak ini,” ujar Zola.
“Kedua, untuk Pelabuhan Depati Parbo, ada pembebasan lahan yang dibiayai oleh APBN dan Pemprov, yang APBN terkendala karena berkas dari pihak Kabupaten belum lengkap. Kemarin sudah saya minta ke Pak Sekda, agar berkasnya selesai tidak lebih dari satu minggu. Kalau tidak, sayang kalau APBN itu sudah sampai di Jambi tetapi ditarik lagi karena kitanya tidak sigap, sangat sayang,” jelas Zola.
“Jadi, saya minta betul, Pemprov langsung turun untuk mengingatkan, satu minggu berkas itu sudah harus selesai dan dikirimkan kepada pihak Bandara Depati Parbo dan dilaporkan ke Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan nanti akan ke Kementerian Keuangan, bahwa ini sudah clear. Inilah yang saya katakan komitmen. Target kita tahun 2017 selesai pembebasan lahan, tahun 2018 sudah mulai kita bangun terminalnya. Ini butuh waktu, jangan sampai kelalaian seperti ini menghambat,” lanjut Zola.
Yang ketiga, Rel Kereta Api Trans Sumatera, Zola mengatakan bahwa anggaran rel kereta apa sangat besar sekali. Dia berharap supaya pembangunannya bisa on schedule (sesuai jadwal). Zola mengungkapkan perkembangannya saat ini adalah untuk trase Jambi–Sumatera Selatan, kedua provinsi sudah siap, baik surat-surat, berkas, maupun DED-nya, namun permasalahannya sekarang adalah trase Jambi–Riau, dari pihak Pemprov Riau dan kabupatennya belum ada.
“Ini yang kita sampaikan. Kita Jambi sangat mendukung program dari Pusat dan berharap, jangan sampai nanti kita dinilai kurang pro aktif. Kami sangat komit. Alhamdulillah, ini sudah sampai ke Pak Menteri dan kita juga sangat berharap semua program Kementerian Perhubungan di Provinsi Jambi bisa terlaksana dengan baik, sesuai waktu, termasuk masalah lahan, jangan sampai ada masalah,” tutur Zola. (wartanews.co).
Penulis : Mustar Hutapea
Foto : Novriansah