Jambi (WARTANEWS.CO) – Mengantisipasi fenomena trend kenaikan inflasi disejumlah daerah di Indonesia, Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih bergerak cepat mensinergikan seluruh sumber daya yang ada di Kota Jambi, guna menyatukan persepsi dan menyiapkan langkah taktis, mengantisipasi kenaikan sejumlah komoditas. Bertempat di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Jambi, Senin pagi (20/11/2023), Sri memimpin secara langsung Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi.
Rapat yang dilaksanakan seusai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri tersebut, membahas beberapa isu penting terkait langkah kontingensi Pemerintah Kota Jambi dalam menghadapi lonjakan kenaikan harga beberapa komoditas pokok dan antisipasi kenaikan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Secara nasional kondisi inflasi masih terkendali, hanya saja ada beberapa komoditas bahan pokok yang berpindah kenaikan harganya dari bulan sebelumnya, baik secara nasional maupun di Kota Jambi. Tentunya ini harus disikapi sedari dini agar pergerakan harganya masih dalam batas kewajaran dan distribusinya tetap terjaga di Kota Jambi,” ujar Sri, Penjabat Wali Kota Jambi.
Komoditas volatile food, seperti telur, daging ayam, beras dan cabai, berdasarkan laporan dari Badan pusat Statistik disejumlah daerah, baik penghasil mapun secara nasional, mulai mengalami kenaikan harga. Untuk Kota Jambi sendiri, komoditas bahan pokok masyarakat tersebut, masih menjadi pendorong terjadinya inflasi di Kota Jambi.
Dalam kesempatan itu, Sri meminta beberapa OPD teknis terkait untuk mulai mengakselerasi langkah dalam menyikapi fenomena yang rutin terjadi tahunan tersebut.
“Saya tekankan beberapa tindaklanjut yang harus segera diambil, terutama oleh perangkat daerah terkait, untuk menyikapi hal ini. Disperindag dan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan harus melaporkan perkembangan harga harian di pasaran. Ini penting untuk melihat dinamika pergerakan harga. Selanjutnya semua perangkat daerah terkait, juga harus segera melaksanakan beberapa upaya kongkrit pengendalian inflasi daerah, seperti yang sudah dilaksanakan dengan baik selama ini,” sebut Birokrat Kemendagri itu.
Pemkot Jambi selama ini telah melaksanakan 11 langkah kongkrit upaya pengendalian dan stabilisasi laju inflasi. 11 langkah kongkrit tersebut di antaranya sidak dan pemantauan secara kontinu komoditas konsumsi masyarakat di berbagai pasar, ritel, dan pergudangan, aktif mengadakan bantuan sosial dan program pengentasan miskin ekstrem, pengadaan bantuan berusaha bagi pelaku UMKM, subsidi BBM bagi angkutan umum, operasi rutin atau intervensi operasi pasar bersama Bulog Jambi, melaksanakan gerakan “Payo Menanam Cabai” dan bawang yang melibatkan masyarakat.
Berkat konsistensi Pemkot Jambi dalam melaksanakan upaya tersebut, pengendalian inflasi di Kota Jambi dalam kurun waktu setahun terakhir, berjalan dengan sangat baik.
“Pemkot Jambi akan terus berkomitmen berupaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, karena ini adalah isu strategis nasional yang harus kita kawal dengan baik,” pungkasnya.
Menjelang Nataru, Pemkot Jambi akan mengintervensi harga dengan menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah. Kegiatan itu akan melibatkan seluruh stakeholder terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi. Selain itu, Pemkot Jambi melalui TPID Kota Jambi dan Satgas Pangan akan melakukan sidak disejumlah pasar tradisional, ritel modern, dan pergudangan di Kota Jambi, untuk mengantisipasi kelangkaan maupun penimbunan komoditas di Kota Jambi.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dalam rilis perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Oktober 2023, mencatat Kota Jambi mengalami inflasi “month to month” (mtm) sebesar 0,50 persen, dengan IHK sebesar 117,43, inflasi “year on year” (yoy) sebesar 2,44 persen. Kondisi inflasi Kota Jambi masih berada di bawah tingkat inflasi nasional, sebesar 2,56 persen.
Hadir mengikuti rakor tersebut seluruh Staf Ahli Wali Kota Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Jambi, Forkompimda Kota Jambi, Bulog Jambi, dan OPD teknis terkait dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi. (*)