Jambi (WARTANEWS.CO) – Gubernur Jambi Dr.Al Haris,S.Sos ,M.H memimpin rapat koordinasi solusi permasalahan mobilitas batu bara di Provinsi Jambi, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur, Senin (15/11).
Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Provinsi Jambi, Bupati/Walikota yang daerahnya menjadi lintasan angkutan batu bara, pengusaha batu bara, investor yang akan membangun jalan khusus batubara, mahasiswa, perwakilan supir angkutan batu bara, dan Dinas/ Instansi terkait.
Dijelaskan Gubernur, bahwa terkait hasil rapat tersebut disepakati poin penting yang antara lain adalah perihal jalur angkutan batubara ke depannya. “Nantinya jalur angkutan batu bara akan menggunakan jalur lintas selatan yang melewati jalur Bajubang-Tempino. Jalur yang tadinya padat di ruas Mendalo-Muara Bulian dan juga yang selama ini sudah banyak korban di situ. Kita alihkan dan disepakati oleh Kapolda ke Tempino dan Bajubang, serta nantinya jalur itu berada di Lingkar Selatan,” ucap Haris.
Kemudian dalam pelaksanaan rapat, perihal tonase kendaraan yang juga disepakati oleh para sopir angkutan batu bara yang turut hadir.
Dijelaskan Gubernur bahwa Ia juga meminta untuk para pemilik izin usaha tambang batubara untuk diundang dalam rapat selanjutnya, dalam membahas tarif angkutan. Agar ke depannya dengan tonase kecil, para sopir angkutan batu bara dapat meraup penghasilan yang cukup.
“Kemudian juga kami akan mengundang segera, pemilik izin usaha produksi batubara tersebut. Dan dengan mereka kita akan membahas Perihal harga angkutan berapa harga yang pantas. Sehingga para sopir yang membawa muatan sedikit tapi mereka tidak merasa rugi,” jelas Al Haris.
Al Haris juga menjelaskan, pihaknya akan mendorong para pengusaha yang sudah sepakat untuk membangun jalan khusus angkutan batubara agar segera membantu pembangunan jalan tersebut.
“Kita dorong apabila pembangunan jalan Khusus ini, maka permasalahan angkutan batu bara dipastikan sudah selesai,” ungkapnya.
Untuk pembangunan jalan khusus batubara, Al Haris mengatakan sudah berjalan dan berada di tahap pembebasan lahan masyarakat. “Saat ini kami sedang menjalani kesepakatan Perihal gantirugi kepada masyarakat. “Ada yang sudah dan ada yang belum,” tutupnya. (Kominfo)
Edit : eco
