JAMBI (WARTANEWS.CO) – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum menyaampaikan LKPj (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka Penyampaian Nota Pengantar LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018, bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/3) siang.
Dalam rapat paripurna tersebut, juga dilakukan Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jambi Pengganti Antar Waktu (PAW) Masa Jabatan 2014 – 2019 atas Nama Elvi Andriani S,Pd (Partai Gerindra), Ir.Veronica Dianawaty (Fraksi PDI P), dan Untung, M.Si (PDI P).
Fachrori menyatakan, penyampaian LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD merupakan agenda konstitusional tahunan yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 69 dan pasal 71 UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan penyampaian LKPJ dilakukan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh daerah, untuk selanjutnya dibahas oleh DPRD guna memperoleh rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Poin-poin yang disampaikan Fachrori dalam nota pengantar LKPj tersebut diantaranya:
1. Pada Tahun 2018 ekonomi Provinsi Jambi tumbuh sebesar 4,71 %, meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang bertumbuh sebesar 4,64 %. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 7,74 %,, diikuti pertambangan dan penggalian sebesar 6,86 %, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 6,69 %. Sementara untuk inflasi tahun 2018 yang dihitung pada Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, masing-masing adalah sebesar 3,02 % dan 2,46 %.
2. Tingkat kemiskinan Provinsi Jambi pada tahun 2018 lebih rendah dari tahun 2017. Bila pada tahun 2017 angka kemiskinan berada pada angka 7,9 %, maka pada tahun 2018 pada angka 7,85 %.
3. Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada Bulan Agustus 2018 mencapai 1,79 juta orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 65,804 ribu orang jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2018 mencapai 1,72 juta orang, mengalami penambahan sebanyak 63,54 ribu orang jikadibandingkan dengan keadaan Agustus 2017. Penambahan ini berkontribusi pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jambi, sehingga Tingkat Pengangguran pada Agustus 2018 mencapai 3,86 persen, atau mengalami penurunan 0,01 % jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2017 yang mencapai 3,87 persen.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 setelah perubahan adalah sejumlah Rp4,671 triliun rupiah dengan sumber pembiayaan melalui Pendapatan Daerah sejumlah Rp4,213 triliun rupiah dan penerimaan pembiayaan sejumlah Rp457,071 miliar. Dari target pendapatan daerah sejumlah Rp4,213 triliun rupiah, telah terealisasi sejumlah Rp4,41 triliun rupiah atau sebesar 104,67 %,, jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,305 triliun rupiah atau bertambah Rp105,34 miliar rupiah atau meningkat 2,45 %.
5. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2018 ditargetkan sejumlah Rp1,49 triliun Rupiah dan terealisasi sebesar Rp1,654 triliun atau 111,02 %. Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp74,18 miliar Rupiah atau meningkat sebesar 4,69 persen dari tahun 2017, dengan kontribusi terbesar terhadap pencapaian PAD masih didominasi oleh pendapatan pajak daerah yang memberikan kontribusi sebesar 82,91 %.
6. Realisasi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah pada tahun 2018 Rp1,371triliun rupiah, dari target sebesar Rp1,274triliun rupiah atau sebesar 107,64 %. Jumlah tersebut lebih tinggi dari realisasi tahun 2017 sejumlah Rp55,801 miliar atau meningkat sebesar 4,24 %. Selanjutnya secara berurutan kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah terdapat pada komponen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 29,49 %, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 24,24 %, Pajak Rokok 13,86 %, dan Pajak Air Permukaan sebesar 0,1%.
7. Retribusi daerah, dari target sebesarRp20,898 miliar hanya terealisasi sejumlah Rp20,208 miliar atau sebesar 96,69 persen.Jumlah tersebut sedikit mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2017sebesar 348,217 juta rupiah atau meningkat sebesar 1,75 % dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp19,806 miliar. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian realisasi hasil retribusi daerah bersumber dari retribusi jasa usaha sebesar 91,73 %, retribusi jasa umum sebesar 6,15 %, dan retribusi perizinan tertentu sebesar 2,11 %.
8. Komponen PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang dipisahkan terealisasi sejumlah Rp34,98miliar atau sebesar 104,59 % dari target sejumlah Rp30,115 rupiah. Jumlah tersebut lebih besar dari realisasi tahun 2017sejumlah Rp2,44 miliar atau meningkat sebesar 8,41 % dari tahun sebelumnya yanghanya mencapai Rp29,054 miliar. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba penyertaan modal pada Bank Jambi sebesar 91,32 %, komponen kontribusi laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta sebesar 6,87 %, dan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal pada perusahaan BUMNsebesar 1,81 %.
9. Dana Perimbangan yang merupakan dana transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2,745 triliun rupiah atau setara dengan 101,54 % dari target tahun 2018 sebesar Rp2,703 triliun. Realisasi tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 yang hanya mencapai Rp2,723 triliun atau meningkat 0,81 % dari tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar terhadap pencapaian realisasi dana perimbangan bersumber dari dana transfer umum sejumlah Rp1,806 triliun rupiah (65,79%) dan dana transfer khusus sejumlah Rp939,049 miliar (34,21 %).
10. Realisasi belanja daerah pada tahun 2018 mencapai Rp4,181 triliun (89,52 %)dari anggaran belanja sejumlah Rp4,671 triliun. Belanja Daerah tersebut terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan proporsi alokasi belanja sebesar 54,82 berbanding 45,18.Selanjutnya realisasi terhadap belanja tidak langsung sejumlah Rp2,406 triliun (94 %)dari alokasi anggaran sejumlah RP2,560 triliun, dan Belanja Langsung terealisasi sejumlah Rp1,774 triliun atau 84,08% dari alokasi anggaran sejumlah 2,11 triliun rupiah.
11. Prioritas pembangunan pertama, Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum. Berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan Daerah Tahun 2017, Pemprov Jambi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang keenam kalinya. Capaian ini menjadi pemacu bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk terus melakukan upaya–upaya mempertahankan opini WTP tersebut.
12. Terkait dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi, pada tahun 2018 telah berhasil mendapatkan nilai “B” dengan kategori baik. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup baik. Demikian pula dengan kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menunjukkan hasil yang baik.
13. Dalam hal pelayanan publik, pada tahun 2018 telah dilakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, kompetensi pelaksana pelayanan, perilaku petugas pelayanan, maklumat dan penanganan pengaduan serta saran dan masukan. Berdasarkan hasil survey tersebut dihasilkan angka rata-rata IKM sebesar 80,604 atau masuk dalam kategori baik. Indeks ini meningkat dari IKM tahun lalu yang baru mencapai 78,19. Sebagai bagian dalam tata kelola pemerintahan, maka indeks ini akan terus diupayakan untuk ditingkatkan terus setiap tahunnya.
14. Untuk menjaga stabilitas ketertiban umum di Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan peran Forum Komunikasi Umat Beragama dan Forum Pembauran Bangsa, sehingga potensi-potensi konflik terkait keagamaan atau permasalahan terkait SARA dapat segera dipecahkan bersama melalui musyawarah untuk mufakat.
15. Pelaksanaan Prioritas pembangunan daerah kedua tahun 2018 yaitu pendidikan,dapat dilihat dari capaian beberapa indikator sebagai berikut, Tingkat Kelulusan SMA se Provinsi Jambi pada tahun 2018 mencapai 99,02 %, dengan angka melanjutkan ke perguruan tinggi akreditasi B sebesar 47,91 %. Sementara itu, tingkat kelulusan SMK adalah sebesar 98,57 % dengan angka tamatan SMK yang bekerja sebesar 40 %.
16. Terkait dengan minat baca, jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 3,4 ribu orang, jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 3,27 ribu orang. Hal ini seiring dengan peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dari 260,1 ribu orang pada tahun 2017 menjadi 270,88 ribu orang pada tahun 2018.
17. Pada prioritas pembangunan kesehatan, yang merupakan prioritas pembangunan ketiga, diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta pemenuhan komitmen internasional yang dituangkan dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Jambi terus menggunakan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SDKR), yang merupakan sistem untuk memantau terjadinya peningkatan kasus dari suatu penyakit terutama penyakit yang berpotensi kejadian luar biasa atau KLB. Pada tahun 2018, semua KLB yang terjadi dalam Provinsi Jambi diverifikasi kurang dari 24 jam, dan terjadi penurunan Jumlah KLB dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu dari 35 KLB pada tahun 2017 turun menjadi 20 KLB. Kondisi ini dimungkinkan karena kerjasama yang baik antara petugas surveillans dalam setiap level, baik Puskesmas, Kabupaten/ Kota, dan Provinsi Jambi.
18. Dalam rangka Untuk cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk Indonesia, Pemerintah Provinsi Jambi turut mendukung program tersebut dengan memfasilitasi kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Jambi sebanyak 14,45 ribu jiwa pada tahun 2018. Jumlah kepesertaan yang difasilitasi ini meningkat dibanding tahun lalu yang baru mencapai 10,47 ribu jiwa. Melalui dukungan Pemerintah Provinsi Jambi dan seluruh Pemerintah Kabupaten/ Kota maka capaian cakupan kesehatan menyeluruh bagi seluruh penduduk di Provinsi Jambi per November 2018 telah mencapai 66,12 persen.
19. Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher terus diupayakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persentase Pemakaian Tempat Tidur pada waktu tertentu atau BOR tahun 2018 adalah sebesar 69,63 %, dengan frekuensi pemanfaatan tempat tidur pada satu periode atau BTO tercatat sebesar 48,64 kali. Kondisi ini termasuk dalam kategori ideal, sebagaimana parameter yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa untuk BOR yang ideal berada pada rentang 60-85 % dan BTO ideal adalah 40-50 kali.
20. Capaian Prioritas keempat, yakni pembangunan ekonomi, tergambar pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tumbuh positif pada tahun 2018. Dari sisi ekspor, realisasi total ekspor Provinsi Jambi tahun 2018 meningkat 20 persen dari tahun 2017, yaitu dari 2,55 miliar dolar Amerika pada tahun 2017 menjadi 3,064 miliar dolar Amerika. Namun bila dilihat dari realisasi nilai ekspor non migas, terjadi penurunan sebesar 10,75 % dari 1,438 miliar dolar Amerika pada tahun 2017 menjadi 1,284miliar dolar Amerika pada tahun 2018. Hal ini terjadi karena kontribusi terbesar terhadap total ekspor di Jambi adalah ekspor kelompok pertambangan, yaitu sebesar 62,02 %, yang bila dilihat dari penyumbang kontribusi terbesar, sumbangannya berasal dari kelompok pertambangan migas yang mencapai 58,09 %.
21. Penurunan nilai ekspor non migas berasal dari penurunan nilai ekspor kelompok komoditi industri pengolahan khusus olahan karet, pulp dan kertas serta lainnya. Sedangkan nilai ekspor kelompok komoditi pertanian justru mengalami peningkatan, khususnya pinang, kopi, teh dan rempah-rempah. Bila dilihat pada negara tujuan ekspor, penurunan nilai ekspor hanya terjadi pada negara tujuan Cina, Jepang, Amerika serikat, India, Taiwan, dan beberapa negara ASEAN. Sedangkan tujuan ekspor pada negara-negara Singapura, Malaysia, Thailand dan Uni Eropa tetap memperlihatkan peningkatan nilai ekspor.
22. Pada pelaksanaan urusan Koperasi dan UMKM, terjadi peningkatan jumlah Koperasi aktif pada tahun 2018 sebanyak 555 unit koperasi, atau mengalami peningkatan sebesar 28,43 % dibanding tahun 2017, sehingga jumlah koperasi aktif pada tahun 2018 menjadi 2,5 ribu koperasi.
23. Jumlah UMKM di Provinsi Jambi pada tahun 2018 meningkat sebanyak 3,25 ribu unit atau meningkat 3,23 %, sehingga jumlah UMKM di Provinsi Jambi pada tahun 2018 telah mencapai 104,15 ribu unit. Peningkatan jumlah UMKM tersebut diiringi dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 8,36 ribu orang, sehingga total jumlah tenaga kerja pada UMKM tahun 2018 adalah sebanyak 184,124 ribu orang.
24. Sektor kepariwisataan juga menunjukkan kinerja yang baik, hal itu ditunjukkan oleh peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi.Berdasarkan data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada tahun 2018 terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan,baik wisatawan mancanegara (Wisman)maupun wisatawan Nusantara (Wisnus).Kunjungan wisman pada tahun 2017 yang tercatat sebanyak 5,378 ribu orang, naik menjadi 10,887 ribu orang pada tahun 2018, atau naik sebesar 102,44 persen. Demikian pula dengan kunjungan wisnus, mengalami peningkatan sebesar 10,75 persen, dengan jumlah kunjungan naik dari 2,16 juta orang pada tahun 2017 menjadi 2,388 juta orang.
25. Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi, salah satu pilar utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah infrastruktur. Melalui alokasi anggaran pada Bidang Bina Marga dan UPTD ALKAL Dinas PUPR, masing-masing sebesar Rp567,48 miliar dan Rp20,107 miliar pada Tahun Anggaran 2018, kondisi jalan mantap pada jalan Provinsi dapat ditingkatkan dari 76,573 % pada tahun 2017 menjadi 77,205 % pada tahun 2018.
26. Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi, dilaksanakan program pengembangan energi yang telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan pada tahun 2018. Hal ini terlihat dari peningkatan rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi dari 92,22 % pada tahun 2017 menjadi 97,39 % pada tahun 2018, serta capaian rasio desa berlistrik yang telah mencapai 95,21 %. Capaian rasio elektrifikasi ini tidak hanya melebihi target tahun 2018, bahkan telah melebihi target capaian akhir RPJMD tahun 2021 yang ditargetkan sebesar 96 %. Peningkatan tersebut salah satunya merupakan dampak pembangunan jaringan baru di 3 kabupatan dalam Provinsi Jambi.
27. Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan kelima, yaitu pengembangan wilayah, SDA dan Lingkungan Hidup, telah dilaksanakan berbagai program/ kegiatan pada beberapa Perangkat Daerah.Pengembangan wilayah tidak terlepas dari kelancaran jaringan logistik daerah. Oleh karena itu, pada tahun 2018 telah disiapkan dokumen-dokumen penunjang pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, seperti AMDAL jalur kereta api Jambi-Bungo, FS Kereta Api menuju Muara Sabak, Desain Fasilitas penunjang BRT serta reviu Tatrawil Provinsi Jambi. Semetara itu, pelaksanaan urusan kehutanan dilaksanakan melalui upaya-upaya pengembangan daerah penyangga kawasan hutan dan penanaman pohon dalam rangka mengantisipasi pemanasan global.
28. Khusus penanggulangan bencana akibat kebakaran hutan dan lahan, reaksi cepat terus ditingkatkan dan terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta seluruh unsur masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, pada tahun 2018 terpantau 120 titik api di seluruh wilayah Provinsi Jambi, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya 83 titik api. Walaupun meningkat, jumlah titik api ini masih terkontrol dan tidak menimbulkan dampak asap sepanjang tahun 2018. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus melakukan upaya-upaya untuk mencegah kebakaran lahan dan hutan dengan melakukan koordinasi antar berbagai pihak dan berbagai sektor.
29. Capaian prioritas pembangunan keenam, yaitu ketahanan pangan, dapat dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan aspek ketersediaan pangan di Provinsi Jambi, pada tahun 2018 ketersediaan energi dari bahan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk Provinsi Jambi adalah sebesar 3,425 ribu kilo kalori perkapita per hari. Angka tersebut telah melebihi Angka Ketersediaan Ideal sebesar 2,4 ribu kilo kalori per kapita per hari.
30. Dalam hal konsumsi pangan, salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman pangan adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH Konsumsi Provinsi Jambi Tahun 2018 sebesar 90,9. Skor ini meningkat 6,8 poin dibandingkan tahun lalu yang baru mencapai 84,1.
31. Ketersediaan energi ideal sesuai Pola Pangan Harapan sangat bergantung pada kondisi ketersediaan pangan dari kemampuan produksi. Dari sisi produksi pangan, untuk meningkatkan produksi pangan, Pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan beberapa upaya cetak sawah baru, pengembangan padi SRI, bantuan saprodi dan lain-lain. Demikian pula untuk sub sektor peternakan, upaya peningkatan populasi dan produksi ternak terus dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan.
32. Fungsionalisasi daerah irigasi juga terus dilaksanakan dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Melalui Dinas PUPR, pada tahun 2018 telah dilaksanakan program pegembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan lainnya, yang salah satunya diarahkan untuk penanganan jaringan irigasi, sehingga persentase Daerah Irigasi Fungsional pada tahun 2018 mencapai 4,654 ribu hektar, atau 77,2 % dari total luas Daerah irigasi yang mencapai 6,029 ribu hektar pada wilayah-wilayah produksi utama di Provinsi Jambi.
33. Pada bidang kelautan dan perikanan, pembangunan diarahkan kepada program yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan bahan pangan asal ikan melalui kegiatan perikanan budidaya, perikananan tangkap, perlindungan dan konservasi sumber daya alam serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Pada tahun 2018 produksi perikanan hasil budidaya 50,27 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat 1,2 %dibandingkan dengan tahun 2017. Peningkatan terjadi pula pada produksi perikanan tangkap yang meningkat sebesar 2,7 % dimana pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap sebesar 51,307 ribu ton, meningkat menjadi 52,697 ribu ton pada tahun 2018. Peningkatan produksi ini turut meningkatkan konsumsi ikan per kapita menjadi 37,8 kilogram per kapita per tahun, atau naik 2,2 % dibanding tahun 2017.
34. Prioritas pembangunan ketujuh, yaitu penanggulangan kemiskinan, juga menunjukkan capaian yang cukup baik. Capaian ini juga tidak terlepas dari program/ kegiatan yang telah dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan prioritas pembangunan ekonomi. Upaya lain yang dilakukan antara lain adalah peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pelatihan kewirausahaan produktif, pemagangan, serta memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi lulusan lembaga pelatihan, sehingga memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan. Selain itu dilakukan pula pemberdayaan tenaga kerja, melalui perluasan kesempatan kerja sektor informal bagi masyarakat melalui pembentukan kelompok wira usaha baru dan padat karya, serta penempatan tenaga kerja.
35. Upaya penanggulangan kemiskinan juga dilakukan melalui peningkatan usaha ekonomi masyarakat desa melalui pembentukan-pembentukan Bumdes yang didorong melalui pemberian bantuan keuangan desa.
36. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi juga terus melakukan upaya-upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk alamiah melalui pembinaan kampung KB, pengurangan luas kawasan kumuh ,dan penyediaan lingkungan layak huni bagi masyarakat. (Mustar)
