PEKANBARU (WARTANEWS.CO) – Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum mengemukakan bahwa kesiapan Tim Satgas Karhutla serta semua pihak terkait dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus terus ditingkatkan, agar jangan sampai terjadi karhutla yang semakin meluas, apalagi jangan sampai terjadi kabut asap, yang tentunya sangat merugikan Provinsi Jambi.
Hal tersebut dikemukakan Fachrori usai mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi dan Antisipasi Pengendalian Karhutla Semester I Tahun 2019, yang berlangsung di Bertuah Hall, Hotel Pangeran Pekanbaru, Riau, Kamis (18/07).
Pada rakor tersebut, Danrem 042 Garuda Putih, Kol.Arh Elphis Rudy,M.Sc, selaku Ketua Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi turut mendampingi Gubernur Jambi.
Fachrori menjelaskan, meskipun kondisi Provinsi Jambi untuk tahun 2019 sampai saat ini, minim kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan tercatat hanya 1 kabupaten yang menyatakan siaga karhutla, yaitu Kabupaten Batanghari, namun Tim Satgas Karhutla beserta semua pihak terkait, semua pemangku kepentingan, harus benar-benar siap menghadapi karhutla, dengan penekanan mencegah terjadinya titiik-titik api yang baru.
“Kondisi kita sampai dengan bulan Juli 2019, hanya Kabupaten Batanghari yang menyatakan siaga karhutla, sedangkan kabupaten/kota lainnya masih dalam keadaan aman. Untuk itu, Provinsi Jambi belum menyatakan siaga terhadap karhutla sampai bulan Juli 2019 ini,” ujar Fachrori.
Fachrori mengatakan, pada tahun 2019 di Provinsi Jambi terdapat titik api (hotspot) sebanyak 99 dan luas lahan yang terbakar seluas 72,6 hektare. Hal ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu sebanyak 338 hotspot sedangkan luas lahan yang terbakar seluas 970,16 hektare.
“Alhamdulillah, terkait karhutla pada tahun 2019 di Provinsi Jambi mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2018. Semuanya mengalami penurunan, baik dari jumlah hotspot maupun luas lahan yang terbakar,” kata Fachrori.
Lebih lanjut, Fachrori mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan beberapa upaya penanganan karhutla untuk menindaklanjuti arahan presiden RI antara lain, membentuk posko satgas pencegahan dan pengendalian karhutla, melakukan deteksi dini melalui pemantauan hotspot, menetapkan status siaga darurat karhutla lebih dini.
“Jadi, kita telah melakukan beberapa upaya terhadap penanganan karhutla untuk menindaklanjuti arahan dari bapak Presiden RI. Kita dengan tegas memberikan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan, lahan, dan kebun,” ungkap Fachrori.
Fachrori mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, karena itu merupakan salah satu penyebab utama karhutla.
“Saya juga mengingatkan tim Satgas Penanggulangan Karhutla untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap wilayah yang rawan terhadap kebakaran,” ujar Fachrori.
Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan Nasional, Kemenko Polhukam, Irjen Pol.Carlo B Tewu menyampaikan, pelaksanaan rakor karhutla ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi karhutla. Sampai saat ini, pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah lebih siap dalam melakukan penanganan dan mengantisipasi karhutla.
“Kita yang hadir di sini akan mengevaluasi pengendalian karhutla ini, karena sampai saat ini, dari 16 Provinsi di Indonesia yang rawan akan karhutla, baru 5 Provinsi yang menyatakan status siaga darurat karhutla, yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan,” tutur Carlo.
“Kita akan mengevaluasi secara bersama-sama dengan mendapatkan informasi dari pimpinan di daerah, baik gubernur, Kapolda dan Danrem selaku tim Satgas Karhutla, apakah kondisi daerah tersebut layak diberikan status siaga darurat karhutla,” tambah Carlo.
Carlo juga mengingatkan bahwa setiap daerah harus secara terbuka memberikan informasi terkait kondisi dan persoalan yang ada di daerahnya masing-masing, sebagai evaluasi untuk semester I tahun 2019, serta upaya dalam menghadapi puncak musim panas kedepannya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah menambahkan, Provinsi Jambi sampai saat ini masih dalam kondisi siap siaga menghadapi karhutla, dan dalam waktu dekat, Provinsi Jambi akan menyatakan status siaga darurat karhutla, karena ada 1 kabupaten lagi di Provinsi Jambi yang akan menaikkan status menjadi siaga darurat karhutla, yakni Kabupaten Muaro Jambi.
“Kami terus melakukan koordinasi bersama tim Satgas Karhutla termasuk TNI dan Polri dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi terkait pengendalian karhutla di Provinsi Jambi, karena sebagian besar wilayah di Jambi rawan terhadap karhutla kecuali Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh,” jelas Bachyuni.
“Kita juga terus melakukan pengawasan dan patroli bersama tim Satgas Karhutla sebagai upaya dalam mencegah karhutla di Provinsi Jambi, karena mencegah terjadinya api dan asap jauh lebih bermakna dibandingkan dengan memadamkan,” pungkas Bachyuni. (Richi)
