JAMBI (WARTANEWS.CO) – Gubernur Jambi, H.Zumi Zola, S.TP, MA mengharapkan refleksi 2 tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Jambi, Dr.Drs.H.Fachrori Umar,M.Hum dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi perbaikan kinerja Pemerintah Provinsi Jambi untuk membantu mewujudkan program-program yang telah dirancang dalam mewujudkan visi Jambi TUNTAS 2021. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Zola saat menyelenggarakan Refleksi 2 Tahun Kepemimpinan Zumi Zola Zulkifli – Fachrori Umar, bertempat di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu (21/02/2018) siang.
Dalam refleksi 2 tahun kepemimpinan Zumi Zola Zulkifli – Fachrori Umar tersebut, dihadirkan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Endang Nuryanin dan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jambi Prof.Dr.H.Syamsurizal Tan,SE,MA sebagai narasumber.
Zola mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kontribusi masyarakat Provinsi Jambi dan seluruh aktor pembangunan atas dukungan terhadap pembangunan Provinsi Jambi. Selain itu, dalam refleksi tersebut ditegaskan bahwa sinergitas pembangunan kian dibutuhkan.
Dalam paparannya, Gubernur Zola mengatakan, setelah mencermati catatan perjalanan pembangunan Provinsi Jambi sepanjang tahun 2016 dan tahun 2017, kondisi perekonomian Provinsi Jambi masih dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada tahun tahun 2017 mencapai 4,64%, meningkat dari tahun 2016 4,37%. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih bersumber dari pertumbuhan dari sektor utama Provinsi Jambi yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor industri pengolahan.
“Kita bisa lihat, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi pada Agustus 2017 mencapai angka 3,85%, lebih baik dibanding kondisi Agustus tahun 2016 yaitu 4,34%. Tingkat angka kemiskinan pun mulai membaik, ini bisa dilihat dari persentase penduduk miskin pada Maret 2016 sebesar 8,41% turun menjadi menjadi 8,19% pada Maret 2017, dan angka kemiskinan Provinsi Jambi juga lebih rendah jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional tercatat 10,64%,” tutur Zola.
“Pemerintah Provinsi Jambi juga terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan buruh-buruh di Provinsi Jambi melalui dewan pengupahan Provinsi Jambi dengan menaikkan upah minimum Provinsi tahun 2018 menjadi 2,243 juta rupiah atau naik 8,7% dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,063 juta rupiah,” sambung Zola.
Gubernur Zola mengemukakan, Tahun 2017 merupakan tahun kedua pelaksanaan Perda Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2016-2021 dengan visi mewujudkan Provinsi Jambi yang Tertib Unggul Nyaman Tangguh Adil dan Sejahtera atau Jambi TUNTAS 2021 yang diturunkan dalam pada 6 misi pembangunan.
“Alhamdulillah, dua tahun Pemerintahan saya bersama Bapak Fachrori Umar secara umum berdasarkan data-data yang ada mengalami kemajuan, baik itu pertumbuhan ekonomi yang meningkat, angka kemiskinan menurun, angka pengangguran menurun, rasio gini yang mendekati angka nol, IPM meningkat, angka gizi buruk juga membaik, angka kematian ibu dan anak menurun,” terang Zola.
Gubernur Zola menjelaskan, dengan kondisi kemajuan seperti saat ini, Pemerintah Provinsi Jambi akan terus lebih meningkatkan kinerjanya melalui program program prioritas, diantaraya pembangunan infrastruktur akan terus dibangun untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi.
“Saya mengucapkan terima kasih atas kemajuan yang telah dicapai sampai saat ini, karena kemajuan ini didapat bukan berkat saya bersama Bapak Fachrori, tetapi berkat dukungan dari semua lapisan masyarakat Provinsi Jambi dan semua pihak yang ikut membantu dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jambi,” pungkas Zola.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi, Endang Nuryanin menyampaikan, perkembangan jaringan kantor bank yang ada di Provinsi Jambi mengalami peningkatan, pada tahun 2016 ada 468 kantor bank menjadi 479 kantor bank pada tahun 2017, yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 11 kantor bank, sedangkan untuk kinerja perbankan, Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan, pada Desember 2016 total aset perbankan di Provinsi Jambi lebih kurang Rp38,8 triliun menjadi Rp42,3 triliun pada Desember 2017, jadi pertumbuhan sebanyak 9%.
“Untuk kredit juga mengalami peningkatan sebesar 7,92 persen, dari Rp31,19 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp33,6 triliiun pada Desember 2017. Begitu pula dengan dana pihak ketiga, baik tabungan, deposito, maupun giro yang ada di bank ikut mengalami peningkatan sebesar 12,75% dari angka Rp26,78 triliun pada Desember 2016 menjadi Rp30,195 trilun pada Desember 2017,” ujar Endang.
Endang mengungkapkan, dari data-data dan indikator industri jasa keuangan yang didapat oleh OJK, mulai Desember 2015 sampai dengan Desember 2017 Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang baik. Untuk jumlah investor di Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan dar 3.259 investor pada Desember 2016 menjadi 4.581 pada Desember 2017 dengan nilai transaksi yang ikut meningkat dari Rp801 miliar pada Desember 2016 menjadi Rp931 milyar pada Desember 2017.
Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Jambi Prof.Dr.H.Syamsurizal Tan,SE,MA dalam analisanya menyatakan, pembangunan adalah sebuah proses yang tidak bisa berakhir dalam waktu dua tahun dan belum bisa menentukan sebuah pertumbuhan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi kita meningkat walaupun sedikit, tetapi itu sudah merupakan hal positif dimana dengan kondisi perekonomian global yang sedang sulit, perekonomian kita tumbuh dengan baik dari tahun 2016 sebesar 4,37% menjadi 4,64% pada tahun 2017. Saya meyakini Provinsi Jambi akan mencapai target perekonomian Pemerintah Pusat sebesar 5,40% di tahun 2021, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi saat ini,” ujar Syamsurizal.
Syamsurizal juga berpendapat bahwa kontribusi pertanian paling besar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini bisa dilihat dari sektor lainnya, seperti pertambangan yang harganya tidak stabil dan relatif turun, begitu pula dengan karet dan kelapa sawit. Pemerintah Provinsi Jambi tidak bisa mengendalikan itu semua karena itu merupakan eksternal international market, Pemerintah Provinsi Jambi hanya berupaya dalam memperhatikan petani dan memberikan bantuan kredit kepada UMKM.
Lebih lanjut, Syamsurizal menjelaskan, yang perlu diperhatikan adalah pembangunan secara terintegrasi, misalnya dalam hal mempromosikan Kerinci sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi, jika semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi ikut membantu mempromosikan Kerinci, maka akan mempercepat Kerinci maju yang juga berimbas pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Jambi.
“Ini merupakan suatu tantangan kita bersama, dalam melaksanakan pembangunan yang harus dilihat adalah integrasinya, jangan hanya berlomba lomba dalam menunjukkan kehebatan dari kabupaten/kota masing-masing. Kita harus bekerja bersama-sama dalam membangun Provinsi Jambi,” jelas Syamsurizal. (hms)
