Jambi (WARTANEWS.CO) – Wali Kota Jambi dokter Maulana menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap penyampaian LKPJ Wali Kota Jambi Tahun 2024, Rabu (26/3/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat Swarna Bhumi Gedung DPRD Kota Jambi itu dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Faried Alfarelly didampingi para unsur Wakil Ketua DPRD kota Jambi.
Turut hadir dalam Rapat Paripurna itu, Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, perwakilan unsur Forkopimda, Instansi vertikal lainnya, Sekda A Ridwan beserta jajaran Pemerintah Kota Jambi.
Dikesempatan itu, berbagai pandangan terkait LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2024 disampaikan para juru bicara Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Jambi. Diantaranya adalah persoalan masalah infrastruktur jalan umum, fasilitas lampu jalan, permasalahan sampah, hingga layanan air bersih.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Maulana mengatakan, semua masukan yang diberikan Anggota Dewan Legislatif sangat konstruktif dan akan ditanggapi pada pertemuan selanjutnya dengan agenda penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi partai terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2024.
“Tadi dari ulasan beberapa yang dibacakan dan ada yang diserahkan intinya hampir sama, yang pertama berkaitan dengan optimalisasi dan ekstensifikasi PAD banyak menekankan mengenai tata kelola aset dan ini saya kira sejalan dengan visi-misi kami di mana aset-aset pemerintah itu harus bekerja secara optimal didorong penggunaannya sebagai penyertaan modal ke BUMD,” katanya.
“Selanjutnya, banyak juga fraksi yang menyoroti mengenai sampah yang menjadi permasalahan. Dan itu juga masuk dalam visi-misi kami bagaimana tata kelola sampah yang tertutup, dimulai dari TPA Talang Gulo yang akan dijadikan mempunyai nilai ekonomis dan di level bawahnya dengan Kampung Bahagia,” lanjutnya.
Selain itu, Wali Kota Maulana juga menyoroti pandangan umum terkait dengan layanan air bersih di Kota Jambi yang masih belum maksimal.
“Kita ketahui layanannya belum optimal, jam operasional juga masih ada yang 6 jam dibawah 12 jam. Ini pastinya menjadi perhatian khusus,” ucapnya.
Sementara itu, persoalan air bersih di Kota Jambi, kata Maulana para fraksi di DPRD juga menyoroti tentang pelayanan yang belum optimal.
“Ia emang belum optimal karena layanan baik jam operasional itu dibawa 12 jam yaitu hanya 6 jam saja, sehingga ini menjadi perhatian khusus kami,”tegasnya.
“Kenapa belum optimal karena keterbatasan dengan APBD Kota Jambi. Namun kita akan mendorong kerja sama investasi. Jadi kami dorong untuk Tirta Mayang itu mencari investor. Untuk membantu membangun fasilitas air bersih, hal yang sama juga akan dilakukan dalam tata kelola sampah,” tambahnya.
Kemudian, terkait dengan layanan publik, yang merupakan program prioritas akan dimulai dari tingkat paling bawah, ditingkat Kelurahan, Kecamatan dan lainnya.
“Kami sudah menaikkan hak ASN dan TPP, sehingga kami juga meminta kewajiban mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu turut dilakukan penyerahan berkas pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan oleh juru bicara partai kepada Wali Kota Jambi yang diserahkan oleh Ketua DPRD Kota Jambi. Selanjutnya, akan diagendakan terkait dengan penyampaian jawaban eksekutif atas pandangan umum Fraksi-fraksi partai terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2024. (eco)
