JAMBI (WARTANEWS.CO) – Warga di sekitar Pasar Jerambah Bolong, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, mengeluhkan seringnya banjir dan genangan air saat hujan turun. Sebab, air tidak mengalir karena tidak adanya draenase.
Rencananya, pembuatan draenase baru akan dilaksanakan pada 2019 mendatang. Untuk sementara, Pemkot melalui Dinas PUPR Kota Jambi melaksanakan normalisasi di kawasan tersebut.
Disampaikan oleh Endang Purdyaningsih, Ketua RT 01, sebenarnya sudah ada draenase yang dibangun di tempat tersebut. Namun sudah tertutup. “Air yang tergenang bukan hanya air hujan, melainkan limbah yang mengalir dari rumah warga dan pasar,” ujarnya.
Menurutnya, perlu dibangun draenase yang baru sehingga air dari atas bisa mengalir dan tidak menggenangi rumah warga yang berada dibagian bawah. “Memang harus dibangun draenase biar ada aliran airnya. Kalau sekarangkan tidak ada,” bebernya.
Dirinya juga mengeluhkan kerapnya macet di kawasan tersebut. Sebab banyak kendaraan yang parkir di pinggir hingga tengah jalan, sehingga menutup akses lalu lintas menjadi macet.
“Di sini kalau pagi penuh kendaraan parkir di tengah jalan. Kita harap pemilik toko atau yang berjualan di sini menyediakan tempat parkir jadi tidak mengganggu jalan,” ujarnya
Sementara itu Junedi Singarimbun, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, mengatakan pihaknya sudah mengecek kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR Kota Jambi. Untuk mengatasi ini, perlu pembangunan draenase sepanjang 400 meter lagi. Sehingga ada tempat bgai air untuk mengalir.
“Melaui SDA dari bawah akan kita sambungkan 400 meter tembus ke draenase besar. Itulah langkah yang kita ambil untuk mengatasi genangan air di jalan ini,” terangnya.
Sementara itu menurut Yunius, Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kota Jambi, di kawasan tersebut seharusnya ada box culvert yang dibangun sebagai penghubung antara air dari atas menuju anak sungai yang tidak jauh dari kawasan tersebut.
Untuk membangun draenase 400 meter tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran Rp 700 juta. Anggaran tersebut akan dipersiapkan pada APBD 2019 mendatang. “Karena ini sifatnya insidentil, makanya harus segera dilakukan pembangunan yang baru bisa dilaksanakan 2019 mendatang. Untuk sementara itu kita lakukan normalisasi draenase dan aliran air disana dulu. Karena ada banyak sedimentasi sampah yang menumpuk,” jelasnya.
Yunius juga menambahkan untuk membangun 400 meter draenase tersebut juga dibutuhkan keikhlasan warga memberikan tanah mereka. Sebab, draenase tersebut harus dibangun diatas tanah warga. “Ini masih dalam proses negosiasi dengan warga,” bebernya.
Kepala Dinas PUPR Kota Jambi Parti Suandri menambahkan, masyarakat seharusnya tidak membebankan semuanya kepada pemerintah. Terutama untuk masalah penumpukan dan genangan di komplek perumahan warga. Ini menurutnnya membutuhkan peran dari RT dan lurah agar dapat bergotong royong membersihkannya.
“Punya tanggung jawab jangan semata-mata menyerahkan kepada pemerintah. Tanggungjawab RT dan lurah diharapkan berperan mengajak warganya untuk bergotong royong bersama membersihkan saluran air agar tidak tersumbat,” katanya. (ca)
