WARTANEWS, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan 6.000 guru dalam pembuatan soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2017. Sebanyak 25 persen materi soal dibuat panitia pusat dan 75 persen lainnya dibuat oleh Kelompok Kerja Guru (KKG) dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud Sumarna Surapranata mengatakan, 25 persen materi soal menjadi penanda kualitas nasional. Menurut Sumarna, guru yang terlibat dalam pemembuatan soal telah menjalani pelatihan agar kualitas soal tidak mengecewakan dan sinergis dengan misi pemerintah dalam menguatkan pendidikan karakter di setiap daerah.
Ia menjelaskan, para guru membuat soal pilihan ganda dan uraian. Dalam dua jenis soal tersebut disisipkan materi dari pusat sebagai standarisasi. “Dengan itu, para guru yang terlibat dalam pembuatan soal, tidak mengalami kesulitan. Sebab mereka telah terbiasa menyusun soal dan dibantu oleh soal jangkar. Satu kabupaten memiliki satu kelompok kerja guru yang dilatih pembuatan soal,” ujar Pranata di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat, 3 Maret 2017.
Ia menuturkan, pemeritah daerah juga turut terlibat dalam proses penyusunan dan pembuatan soal ini. “Pemda dapat menggandakan atau melakukan replikasi guru untuk ujian sekolah. Soalnya masih ada mata pelajaran yang tidak di-USBN-kan seperti pendidikan olah raga. Dengan melibatkan pemda, kualitas soal untuk anak didik semakin meningkat,”uijarnya.
Jumlah KKG sekolah dasar saat ini sebanyak 9.086 kelompok, sedangkan MGMP sekolah menengah pertama ada 2.691. Untuk MGMP sekolah menangah atas sebanyak 2.532 dan MGMP sekolah menengah kejuruan ada 2.206 kelompok. Total KKG dan MGMP nasional sebanyak 18.881 kelompok.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, USBN memberikan kesempatan pada para guru untuk meningkatkan kemampuan membuat soal yang baik dengan tingkat penalaran tinggi. Menurut dia, biaya pelatihan guru tersebut sepenuhnya ditanggung pemerintah pusat. Namun, untuk penyelenggaraan dan penggandaan soal USBN tetap menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. “Biaya dari pusat hanya untuk pelatihan guru saja” .
USBN dilakukan pada mata pelajaran di luar yang diujikan pada UN, seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk SMP/MTs akan ditambah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan untuk SMA/SMK sederajat ditambah mata pelajaran Sejarah dan mata pelajaran yang sesuai dengan program studi yang diambil siswa seperti Fisika, Kimia, Biologi, Geografi dan Sosiologi.
Mendikbud Muhadjir Effendy menegaskan, peran guru sangat penting dalam menyukseskan USBN. “Kami ingin beri kewenangan kepada guru sebagaimana diatur dalam UU (Sisdiknas). Setelah guru mengajar mereka juga berwenang untuk melakukan evaluasi terhadap siswa. Ini sesuai dengan USBN,”
Ia menegaskan, USBN juga berkepentingan untuk menyegarkan kemampuan guru dalam mengevaluasi siswanya. Pasalnya, selama ini banyak kalangan memandang sebelah mata kemampuan guru karena sekitar 55 persennya tidak lolos sertifikasi. “Saya sedih kalau guru dianggap tidak mampu. Padahal, 45 persen dari guru sudah bersertifikat. Masalahnya hanya pembinaan guru-guru belum mengacu pada standar nasional,” ujarnya.
Kendati demikian, ucap Muhadjir, kualitas guru memang masih perlu ditingkatkan melalui beragam pelatihan bermutu. “Namun hasil dari pelatihan tersebut tak akan terlihat dalam satu atau dua tahun ke depan,” ujarnya.***
